Parlemen

Acak

BUKAMATA.CO, PALU - Persedian beras untuk korban gempabumi di Kota Palu, Donggala, Sigi, Parigi Moutong dijamin cukup ketersediannya. Hal ini diungkapkan oleh Perum Bulog Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa ketersedian cukup aman dan tersedia dalam jumlah yang memadai.

Parlemen

Ketua DPR: Laju Kenaikan Harga Beras Medium Harus Segera Dihentikan

Parlemen

KPK Wajib Jalankan Rekomendasi Pansus, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Pihak kepolisian dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta mengusut tuntas temuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bila terjadi Pungutan Liar (Pungli). Dan melakukan tindakan tegas kepada oknum penerima dan pemberi pungutan liar.

Parlemen

40 Industri Terancam Ditutup di Jakarta, Ketua DPR RI Bilang Begini

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Viva Yoga Mauladi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI mengkritik kebijakan Kementerian Perdagangan terkait impor beras. Kemendag dinilai miskin informasi soal ketersedian stok beras dan tidak pro pada petani dalam negeri dengan kebijakan impor tersebut. Dalam rilis pers yang diterima bukamata.co Kamis (20/9/2018) disebutkan Dirut Bulog menyatakan ada stok beras 2,4 juta ton. Persediaan beras akan aman sampai bulan Juni 2019. "Sebaiknya Kemendag minta data produksi dari Kementan, sebelum memutuskan kebijakan impor, melalui rapat koordinasi terbatas kemenko perekonomian" Viva Yoga Mauladi dalam rapat koordinasi terbatas Kemenko Perekonomian. . "Lah ini data dari kementan dan Bulog ada stok beras 2,4 juta ton, di mana 1,8 juta ton dari hasil impor tahun lalu. Masak mau impor beras lagi ?" ujarnya lagi mempertanyakan kebijakan impor beras tersebut. Dikatakan Viva Yoga, polemik Kemendag dan Bulog tentang importasi beras adalah fakta bahwa Kemendag tanpa disadari telah merusak program Nawa Cita Presiden Jokowi. "Pertama, Kemendag tidak mendukung membangun Indonesia dari pinggiran melalui pemberdayaan potensi desa. Harusnya lahan pertanian di desa harus dimaksimal perannya untuk mewujudkan kemandirian pangan. Petani harus dilindungi dan harga komoditas di pasar harus dikendalikan" kata Viva. Yang kedua, lanjut Viva, Kemendag memperlemah negara hadir di tengah-tengah rakyat karena persoalan kebijakan pangan tidak memihak national interest dan petani Indonesia. "Mengapa solusinya selalu impor ? Harusnya Kemendag menjamin agar harga komoditas pangan di pasar stabil sehingga menguntungkan petani dan tidak merugikan konsumen" tegas Viva. Dan yang ketiga, Kemendag menurunkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar karena produksi pangan kurang bersaing di dunia internasional. Butuh inovasi, ketekunan, dan kerja keras untuk memperjuangkan hasil pertanian Indonesia agar go International. Jika negara terus impor, maka produktivitas rakyat akan mati. "Keempat, Kemendag menghambat program kemandirian pangan karena selalu senang impor pangan. Impor itu akan mematikan petani Indonesia dan menjadikan negara tidak berdaulat" tukasnya. Untuk itu, Viva menyarankan agar pihak Kemendag, Kementan, Bulog, dan DPR untuk duduk bersama demi mewujudkan kedaulatan pangan. Editor Rikmal Hadi Laporan Bambang S

Parlemen

Kemendag Dinilai Rusak Program Nawacita Jokowi

Parlemen

Ombudsman Sebut Sekjen DPD RI Berpotensi Maladministrasi

Parlemen

Bamsoet Minta Aturan yang Melarang Organisasi Ekstra Kampus Direvisi

Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan

Parlemen

Berdalih Antisipasi Kenaikkan Harga, Mendag Berencana Impor Jagung

BUKAMATA.CO, BALI - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong parlemen dunia meningkatkan kerja sama lintas sektor serta melakukan inovasi pada keuangan, teknologi, infrastruktur dan kemitraan untuk memastikan semua orang memiliki akses ke energi berkelanjutan. Akses ke energi bersih, aman dan terjangkau, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Parlemen

Tingginya Belanja Impor Migas, Kemen ESDM Harus Cari Solusi Bahan Bakar...

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar seluruh instansi pusat dan daerah untuk segera mengirimkan formasi jabatan yang akan diisi oleh CPNS kepada BKN, agar pelaksanaan perekrutan CPNS dapat dilaksanakan secara serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Parlemen

Bamsoet Minta KPU Massif Sosialisasi Mekanisme Orang Gila Mencoblos

Parlemen

Hadiri HUT ke-72 Bhayangkara, Zulhas Minta Ini ke Polri

BUKAMATA.CO, PALU - Persedian beras untuk korban gempabumi di Kota Palu, Donggala, Sigi, Parigi Moutong dijamin cukup ketersediannya. Hal ini diungkapkan oleh Perum Bulog Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa ketersedian cukup aman dan tersedia dalam jumlah yang memadai.

Parlemen

Bamsoet Minta Mendag Jelaskan Izin Impor Gula 111 Ribu Ton

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar lembaga peradilan harus bersih dari pungutan-pungutan diluar Tupoksi kepada para hakim dan pegawai, agar tidak memicu terjadinya praktik yang tidak sehat di lembaga pengadilan.

Parlemen

Soal Gonjang-ganjing Buku Basuki Hariman, Ketua DPR RI Dukung Kapolri Fokus...

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Bambang Soesatyo (Bamsoet), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan keprihatinannya terkait masih maraknya penyelewengan Rastra (beras sejahtera) atau beras untuk warga miskin (Raskin). Menyikapi hal itu ia menyatakan pemerintah harus memberikan perhatian serius. Karena kebijakan pengadaan Rastra sangat diharapkan oleh puluhan juta warga.

Parlemen

Soal Adanya Ketidakpuasaan Masyarakat Soal Kinerja DPR RI, Ini Jawaban Bamsoet

Parlemen

Parah! Sekjen DPD RI Telah Mempermainkan Aturan DPD No 3/2018

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mendapat kritik politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah. Fahri menganggap kepemimpinan Jokowi sumber ketidakpastian.

Parlemen

Fahri Hamzah Kecam KKB Bantai 31 Pekerja Proyek Trans Papua

12 3...26 Halaman 1 dari 26

Terpopuler

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Rizieq Shihab yang diperiksa oleh oleh aparat keamanan Arab Saudi, berdasarkan pengaduan sejumlah pihak yang diterima pada 5 November 2018 didampingi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Karena Pasang Bendera Ekstrimis, Rizieq Diperiksa Polisi Arab Saudi

Yudi Anton Rikmadani praktisi Hukum Tata Negara

Napi Eks Koruptor Boleh Nyaleg, KPU Diminta Laksanakan Putusan MA

Permenhub 108 2017 Dituding Memberatkan Angkutan Online

Besok, Ahok Bebas dari Rutan Mako Brimob saat Jam Kerja

Ditjen GAKKUM KLHK Bidik Kejahatan Lingkungan Korporasi, PT TFDI Segera Disidangkan