Ragam Budaya

Kiriman menarik

Ragam Budaya

Antis, Pelopor Hand Sanitizer Di Indonesia Apresiasi Film Ratu Ilmu Hitam

Ragam Budaya

PPDI Bantu Pemerintah Atasi Persoalan Bangsa

Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP PDI Perjuangan

Ragam Budaya

PDI Perjuangan: Penegak Hukum Tidak Perlu Ragu, Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Kegiatan diskusi "Forum Jurnalis Merah Putih", di Jakarta, Kamis. 14 November 2019

Ragam Budaya

Penggiat: Radikalisme Jalan Asing Kuasai Indonesia

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Hendardi, Ketua Setara Institute, menyatakan bahwa target reuni 212 dengan menguasai ruang publik (public space) di Monas pada 2 Desember 2018 besok hanya untuk menaikkan daya tawar politik dengan para pemburu kekuasaan atau dengan kelompok politik yang sedang memerintah.

Ragam Budaya

Otak Pejabat Indonesia Masih Rasis dan Stereotip Pemberontak Terhadap Papua

BUKAMATA.CO, PAPUA BARAT - Dominggus Yable Ketua Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD-Repdem) Provinsi Papua Barat menyatakan bahwa kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama empat tahun ini, baginya adalah menatap masa depan Indoensia menuju negara yang disegani dunia.

Ragam Budaya

Repdem Papua Barat : Hentikan Ucapan Dan Perlakuan Diskriminatif Terhadap Papua,...

Haidar Alwi selaku Pembina Forum Relawan Demokrasi (Foreder) berfoto bersama dengan para pengurus, dewan juri dan pemenang 'Youtubers Competition' bertema 'Anti Radikalisme' di Pusat Perfilman H Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2019).

Ragam Budaya

Keren, Begini Cara Haidar Alwi Lawan Radikalisme Dan Intoleransi

Mbah Moen saat berkunjung ke kediaman Megawati Soekarnoputri sebelum berangkat ke Tanah Suci

Ragam Budaya

Sebelum Berangkat Haji, KH Maimun Zubair Sempat Bertemu Dengan Megawati Soekarnoputri

Haidar Alwi

Ragam Budaya

Aktifis Ini Edukasi Warga Marunda Tentang Bahaya Radikalisme & Intoleransi

Ragam Budaya

Bamsoet Ingatkan Pemerintah Benahi Infrastruktur dan Hotel di Tambang Ombilin

Kepala ANRI, Sumrahyadi menerima dokumen soal jejak perjalanan Presiden HM Soeharto dari di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari, gedung C, lantai 2 ANRI (18/7).

Ragam Budaya

Anak Presiden RI ke II, Serahkan Dokumen Jejak Perjalanan HM Soeharto...

Penanggungjawab ARJ, Haidar Alwi

Ragam Budaya

Halal Bihalal ARJ, 10 Ribu Anak Yatim Dan Dhuafa Dapat Santunan

Forum Tematik Bakohumas yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, di Hotel Novotel, Rabu (19/6) malam.

Ragam Budaya

Ada 100 Museum di Indonesia Tidak Layak Dan Gulung Tikar

Presiden Joko Widodo

Ragam Budaya

Jokowi Sampaikan Terima Kasih Dan Syukur Banyak Ucapan Ultahnya ke 58

Penanggungjawab ARJ, Haidar Alwi

Ragam Budaya

Halal Bihalal Aliansi Relawan Jokowi Akan Dibarengi Santuni Anak Yatim

12 3...13 Halaman 1 dari 13

Terpopuler

RAPP Raih Indonesia Sustainable Business Awards

Ini Mantap, Pemprov Papua & Pemkab Mimika Diberi 10 Persen Saham...

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Hakim hendaknya tidak perlu punya semangat Korps, karena akan mempengaruhi independensinya. Pendapat ini disampaikan oleh Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, yang dimuat oleh Kantor Berita Antara News. "Hakim tidak perlu memiliki semangat korps, karena berpotensi merusak independensi hakim itu sendiri," kata Feri ketika dihubungi Antara di Jakarta, Jumat. Menurut Feri potensi hilangnya independensi hakim itu akan muncul apabila seorang hakim tidak memiliki pandangan yang sama dengan korps`nya. Karena tidak memiliki pandangan yang sama dengan korps`nya, maka ada potensi hakim tersebut dikucilkan, kata Feri. "Maka sebetulnya tidak perlu ada korps itu, hakim harus independen dalam artian tidak boleh terpengaruh pihak manapun," jelas Feri. Feri kemudian mengutip pasal 24 ayat 1 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Feri, ada tiga syarat kekuasaan kehakiman yang merdeka, di antaranya merdeka dari kepentingan cabang kekuasaan lain baik di pemerintahan atau pun para politisi, merdeka dari ideologi politik apapun atau tekanan publik, dan merdeka dari kekuasaan lembaga kehakiman yang lebih tinggi. "Sama halnya jangan sampai lingkungan dia (hakim) kemudian memberikan intervensi," pungkas Feri. Editor Rikmal Hadi sumber antaranews.com

Kata Pengamat Ini, Hakim Tak Perlu Semangat Korps

Menlu Iran Ungkap Kekacauan akan Terjadi bila Amerika Ikut Campur

Polisi Sudah Tuntaskan Penyelidikan Selasar BEI Yang Runtuh