Kapolda Riau Dinilai Lawan Perintah Kapolri dan Panglima Tidak Tetapkan TSK Konsesi PT SRL dan 3 Korporasi Lainnya Terbakar

BUKAMATA.CO, PEKANBARU — Organisasi yang fokus menangani lingkungan di Provinsi Riau, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalhari) menilai bahwa Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo, Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Riau mengabaikan fakta di lapangan soal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Made Ali Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari)

BUKAMATA.CO, PEKANBARU — Organisasi yang fokus menangani lingkungan di Provinsi Riau, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalhari) menilai bahwa Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo, Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Riau mengabaikan fakta di lapangan soal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Karena menurut Koordinator Jikalahari, Made Ali dari 12 orang yang ditetapkan tersangka pembakaran hutan dan lahan satupun tak ada korporasi menjadi tersangka sepanjang 2019.

“Padahal data lapangan dan hotspot menunjukkan telah terjadi kebakaran di dalam areal korporasi,” kata Made Ali Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) kepada bukamata.co Selasa (26/3/2019).

Loading...

Dikatakan Made, berdasarkan data Jikalahari, pantauan satelit Terra-Aqua Modis sejak Januari 2019 hingga hari ini menemukan 684 hotspot dalam areal konsesi korporasi HTI maupun perkebunan kelapa sawit.

“Dengan confidence (tingkat kepercayaan) sekitar 70 persen ada 279 titik diantaranya berpotensi menjadi titik api di areal korporasi.

“PT Sumatera Riang Lestari (117), PT Rimba Rokan Lestari (74), PT Perkasa Baru (24), PT Multi Eka Jaya Timber (12), PT Arara Abadi (11), PT RAPP (8), PT Nasional Sagu Prima (6), PT Dexter Timber Perkasa Indonesia (3), PT Bhara Induk (2), PT Rimba Rokan Perkasa (2), PT Siak Raya Timber (2)” terang Made

Dan lanjut Made, satu titik di masing-masing PT Bina Daya Bintara, PT Mitra Hutani Jaya, PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa, PT Perawang Sukses Perkasa Industri dan PT Satria Perkasa Agung.

Untuk perkebunan kelapa sawit papar Made lagi, potensi titik api berada di PT Trisetia Usaha Mandiri (4), PT Riau Sakti United Plantations (2), PT Sedora Seraya (2) dan masing-masing 1 titik di PT Tabung Haji Indo Plantation dan PT Sarpindo Graha Sawit Tani.

Menurut Made, temuan Jikalahari dilapangan menunjukkan areal korporasi yang terbakar diantaranya ada PT Sumatera Riang Lestari di Rupat, PT Satria Perkasa Agung di Rokan Hilir, PT Rimba Rokan Lestari di Bengkalis dan PT Surya Dumai Agro di Dumai.

“Mengapa Kapolda Riau berani menentang perintah Kapolri dan Panglima TNI? Apa motif Kapolda Riau mengabaikan fakta bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan?” kata Made Ali.

Padahal tegas Made, pada 13 Maret 2019 Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian meninjau lokasi bekas kebun karet warga terbakar di Pulau Rupat, Bengkalis.

Dituturkan Made, kedua petinggi TNI dan Polri menyatakan, penegakan hukum tidak hanya sebatas kepada masyarakat, namun juga perusahaan yang diduga kuat melakukan pembakaran lahan, baik untuk keperluan perluasan lahan maupun lalai dalam menjaga lahan mereka.

Diterangkan Made, sepanjang 2019, Polda Riau merilis ada 12 orang ditetapkan tersangka dengan total luas kebakaran 23,75 ha. Polres Rohil menangani 3 tersangka luas kebakaran 7,95 ha, Polres Bengkalis dan Polresta Pekanbaru menangani masing-masing satu orang dengan luas kebakaran 0,5 ha.

Polres Dumai memproses 5 tersangka yang membakar lahan seluas 12,5 ha dan 2 tersangka diproses Polres Meranti dengan luasan 3,2 ha. Dari 12 kasus karhutla, ada 2 kasus yang sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.

Hal tersebut kata Made, menjadi fenomena Polda Riau tidak pernah lagi menetapkan korporasi sebagai tersangka dan mengistimewakan korporasi paska tahun 2016 saat Polda Riau menghentikan perkara 15 korporasi pembakar hutan dan lahan. “Sejak saat itu, kebakaran di dalam areal perusahaan dianggap bukan lagi kejahatan” ujar dia.

Dan hal ini tegas Made, berbahaya bagi penegakan hukum yang hanya menjerat warga. Jika ini dibiarkan korporasi akan kian leluasa merusak dan membakar lahannya.

“Jikalahari mendesak Kapolri segera mengganti Irjenpol Widodo Eko Prihastopo sebagai Kapolda Riau karena telah berlaku diskriminasi dalam penegakan hukum karhutla, yaitu mengistimewakan areal
kebakaran hutan dan lahan di dalam areal korporasi” tutup Made.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Wilson PN

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here