Tak Kembalikan Aset, Wiranto CS Diancam Akan Diseret ke Jalur Hukum Oleh DPP Hanura

Kepala Bidang Organisasi Partai Hanura, Benny Rhamdani, saat menggelar konferensi pers terkait dengan putusan Mahkamah Agung (MA) di Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019).
Kepala Bidang Organisasi Partai Hanura, Benny Rhamdani, saat menggelar konferensi pers terkait dengan putusan Mahkamah Agung (MA) di Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019).

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Wiranto, mantan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang saat ini menjabat sebagai Menteri Politik Hukum dan HAM (Menpolhuham) pada kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan diseret ke ranah hukum. Pasalnya setelah keluar putusan Mahkamah Agung (MA) para petinggi partai yang pernah didirikannya itu meminta agar Wiranto mengembalikan aset milik organisasi.

Adalah DPP Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang, yang mengancam kubu Wiranto Cs untuk segera mengembalikan semua aset partai yang dikuasainya.

Hal ini diungkapkan Sekjen DPP Partai Hanura, Herry Lotung Siregar yang didampingi Kepala Bidang Organisasi Partai Hanura, Benny Rhamdani, saat menggelar konferensi pers terkait dengan putusan Mahkamah Agung (MA) di Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019).

Loading...

“Dengan putusan MA tersebut, maka kami minta, saudara Wiranto Cs untuk segera mengembalikan semua aset partai,” ujar Herry.

Jika aset tersebut tidak dikembalikan kata Herry, maka pihaknya akan mengambil langkah-langkah hukum.

Senada dengan Herry, Benny Rhamdani juga mendesak kubu Wiranto bersikap kooperatif. “Dengan putusan MA tersebut, maka jelas, semua aset baik itu berupa gedung, mobil dan lainnya, harus segera dikembalikan,” tegasnya.

Untuk diketahui, Mahkamah Agung telah memutuskan kubu Oesman Sapta Oedang sebagai pengurus sah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Putusan ini terkait gugatan Kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding soal Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DPP Partai Hanura di bawah kepemimpinan Oso sebagai Ketua Umum dan Herry Lontung Siregar sebagai Sekretaris Jenderal.

Dalam putusan itu, MA menolak permohonan kubu sudding yang menggugat kepengurusan Oso di Partai Hanura. Hal itu tertuang dalam amar putusan bernomor No. 194K/TUN/2019 yang menyatakan dua poin utama.

Pertama menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi yang di wakili oleh Daryatmo dan Sudding. Kedua Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tinggkat kasasi sejumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Benny Rhamdani memastikan putusan yang dikeluarkan oleh MA ini bersifat final dan mengikat.

“Maka tak ada dasar apapun untuk kubu Daryatmo atau pihak-pihak yang bersama mereka mengatasnamakan Partai Hanura dalam kegiatannya,” tandasnya.

Masih kata Benny, jika pihak tersebut diketahui menggunakan nama Hanura dalam kegiatannya maka dipastikan akan diambil tindakan tegas oleh pengurus Partai Hanura yang sah sesuai dengan putusan MA, yakni Hanura kepengurusan Oso.

Tidak ada dasar apapun bagi Saudara Daryatmo CS untuk Menyatakan dan Bertindak serta mengatasnamakan sebagai pengurus DPP Partai HANURA,” tukasnya.

“Jika dikemudian hari ditemukan bahwa Daryatmo CS atau siapapun dan pihak manapun dengan sengaja menyatakan, bertindak dan mengatasnamakan Partai HANURA kami akan mengambil tindakan tegas dan menyeret melalui jalur hukum baik Perdata maupun Pidana,” pungkasnya.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Bambang S

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here