Rugikan Negara Rp, 1,1 Milyar, Pejabat di Siak Ini "Cuma" Divonis 12 Bulan Penjara

Rugikan Negara Rp, 1,1 Milyar, Pejabat di Siak Ini "Cuma" Divonis 12 Bulan Penjara

BUKAMATA.CO, PEKANBARU - Abdul Razak, Kepala BPMPD Kabupaten Siak Provinsi Riau terdakwa korupsi Simkudes yang merugikan negara Rp.1,1 milyar divonis majelis hakim cuma 12 bulan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, dimana ia sebelumnya tuntutan jaksa 4 tahun 6 bulan. Majelis hakim membacakan putusan vonis pada pukul 18.30 WIB, Senin (15/1/18). Selain divonis 12 bulan penjara, Abdul Razak juga dikenakan hukuman denda sebesar Rp 50 juta subsider 1 bulan. "Perbuatan terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 3, jo Pasal 18, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 KUHP," jelas majelis hakim yang diketuai Sulhanuddin SH. Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Immanuel Tarigan SH menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama juga disampaikan hukum Abdul Razak, E Sangur SH dan Rajamin Siregar SH. Sebelumnya, Abdul Razak, Dijatuhi tuntutan hukuman pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan denda hukuman sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan. Berdasarkan dakwaan JPU Emanuel Tarigan SH, Taufik Yanuarsyah dan Endah. Terdakwa Abdul Razak, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Siak. Dihadirkan atas perkara korupsi Simkudes yang menjeratnya. Dimana pada tahun 2015 lalu, sebanyak 122 desa mengadakaan paket software sistem informasi manajemen administrasi dan keuangan desa (Simkudes) yang dikerjakan oleh PT Dimensi Tata Desantara, dengan direkturnya, Abdul Rahim. Program yang bersamaan dengan pengadaan pelatihan, papan informasi monografi dan profil desa, serta pengadaan buku pedoman umum penyelenggaraan pemerintah desa plus CD aplikasi dan buku suplemen tersebut. Masing-masing desa mengangarkan sebesar Rp 17,5 juta. Dalam perjalanannya, ada ada dugaan penyelewengan anggaran sebesar Rp.1.136 milyar itu. Dimana setiap desa dipungut biaya sebesar Rp17 juta oleh BPMPD Siak. Dalam perhitungan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) disebutkan kerugian negara akibat penyelewengan proyek ini mencapari Rp1,1 miliar. Editor Rikmal Hadi sumber riauterkini.com

Komentar Via Facebook :