bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

DPN Repdem : Usut Tuntas Pembeking 500 TKA China ke Sultra, Jebloskan ke Penjara 

Abe Tanditasik, Ketua Bidang Buruh, DPN Repdem

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional, Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN-Repdem) menyambut baik sikap anggota Komisi IX DPR RI untuk menyelidiki kasus masuknya 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara yang sedang viral.  Tidak hanya ke Sultra, tapi juga ke seluruh NKRI.

"Pemerintah seharusnya hanya mengizinkan masuknya Tenaga Kerja Asing dengan keahlian dan ketrampilan khusus. Bukannya begitu mereka (China) investasi, kita hanya kebagian tenaga Satpam untuk penjagaan paling luar. Plus satu-dua staf untuk pajak dan legal " tegas Abe Tanditasik, Ketua Bidang Buruh, DPN Repdem kepada bukamata.co, 1 Mei 2020. 

Untuk itu kata Abe,  DPR RI mesti melakukan evaluasi secara menyeluruh informasi tersebut jika perlu dilakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke di Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Baca Juga : Politisi PDIP Minta Proses Hukum Segera Pihak Yang Sengaja Masukan 500 TKA China di Sultra

"Buat apa bawa ratusan tenaga kerjanya sendiri?. Memangnya di Indonesia tak ada tenaga kerja terampil?. Repdem menolak tegas investasi yang tidak membawa manfaat dan maslahat bagi Rakyat Indonesia " tegas Abe. 

Apalagi kata Abe, yang sumber pendapatan negara hanya dari sektor pajak. "Kalau hanya dapat bagian dari pajak untuk apa?" ujar dia.

Repdem juga kata Abe, menyoroti kecenderungan alih fungsi lahan oleh investor China.

"Coba itu, saya dengar perkebunan teh wWalini di Jawa Barat mau dijadikan kota. Awalnya mereka bangun stasiun dulu. Buat apa? Llahan subur dan hasilnya teh berkualitas kok mau digusur untuk mereka. Atas nama investasi merusak alam. Nanti akibatnya Karawang juga makin kebanjiran. Mereka ini begitu investasi, semua mereka bawa sendiri. Termasuk tenaga kerjanya " urainya. 

Kembali ditegaskan Abe, Repdem selaku organisasi sayap PDI Perjuangan menekankan agar apapun itu atas nama investasi jika merugikan dan tidak bermanfaat bagi rakyat pihaknya menegaskan akan ditolak.

"Saya kira wajar jika Pemerintah Daerah dan Serikat Buruh melakukan protes keras. 

DPR RI juga harus menginvestigasi siapa dibalik tindakan ini. Jika ada yang menjadi beking, DPR harus tegas. Sekalipun kalau ternyata beking investor ini setingkat menteri atau pejabat tinggi lainnya. Jebloskan ke penjara para pengkhianat bangsa itu " tutup Abe.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait