bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

Rizal Ramli : Partai Golkar Begal Digital Proyek Kartu Pra Kerja dan Sponsor Utama RUU Rugikan Rakyat

Rizal Ramli (Foto industri.co.id)

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Rizal Ramli yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo 2014 lalu, menyebut bahwa Partai Golongan Karya (Golkar) dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto menjadi kelompok "begal digital". Selain itu juga partai berlambang pohon beringin itu disebut sebagai sponsor utama produk Rancangan Undang-undang (RUU) yang merugikan rakyat. RUU yang dimaksud Rizal Ramli diantaranya adalah Omnibus Law, Begal Digital dan Perppu 2020 yang bakal jadi pintu masuk skandal-skandal keuangan.

Hal itu disampaikan menanggapi tautan berita yang diunggahnya, dimana dalam artikel itu, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyatakan, pihak yang diuntungkan dari program pelatihan Kartu Prakerja adalah penyedia modul pendidikan, bukan masyarakat terdampak Covid-19.

Disebutkan Uchok dalam artikel yang dimuat oleh jppn.com, pada 2 Mei 2020 itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto adalah biang masalah Kartu Prakerja karena memaksakan program berjalan tanpa mendengar kritik publik.

Uchok mengatakan, masalah dalam program pelatihan Kartu Prakerja semakin muncul ke permukaan seperti harga yang mahal serta kualitas dan pengawasan pelatihan yang tidak jelas.

Kemudian dalam tautan itu Rizal Ramli menimpali dengan cuitan "Ini yg sering pidato 4.0, 5.0. Realitanya jadi “Begal Digital” @PartaiGolkar" cuit Rizal Ramli, dalam akun twitter nya @RamliRizal, pada, 3 Mei 2020.

Selanjutnya dalam cuitannya pada 4 Mei 2020, Rizal Ramli kembali menimpali unggahannya pada 3 Mei tersebut yang menyebutkan bahwa umumnya semua partai politik mendapatkan uang dari upeti-upeti dari  Pilkada dan Pilpres.

"Disitulah dimulai ‘Politik Uang’. Cabup, Cagub, Capres tinggal sewa Parpol2, apalagi ada syarat Threshold — itu adalah ‘sekrup pemerasan’ yg menghasilkan demokrasi kriminal hari ini !! Lupakan rakyat Wajah dengan mulut terkatup " cuitnya.

"Selain upeti2 Pilkada & Pilpres, partai2 canggih spt @PartaiGolkar juga menerima uang besar saat berkuasa spt kasus BLBI, E-KTP, ‘begal digital’. Dan jika tidak distop, manfaat dari pembahasan Omni gombal dan Perpu 1 2020. Pelaksananya: teknokrat2 rakus kuasa yg itu2 saja " kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Kembali ke Uchok, dalam artikel itu juga ia menduga ada konflik kepentingan dalam program pelatihan Kartu Prakerja di antaranya nampak dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang ngotot menjalankan program pelatihan tersebut. Padahal, suara publik dan mayoritas fraksi di DPR yang menentang sudah terdengar jelas.

Untuk itu, ia meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa mengaudit pelaksanaan Kartu Prakerja yang berjalan tanpa melalui tender. Dari situ kata Uchok bisa diketahui siapa paling diuntungkan dalam program itu.

Menurut Uchok, sebaiknya pemerintah menghentikan pelaksanaan program pelatihan Kartu Prakerja senilai Rp 5,6 triliun tersebut. Karena saat ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19, yang dibutuhkan adalah bantuan langsung atau tunai, bukan pelatihan online dengan modul yang harganya mahal dan ukuran kualitasnya tidak jelas.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait