Anggota DPD RI Ini Sarankan Pemerintah Fasilitasi Pengusaha Pinjam Uang ke Bank Buat Bayar THR

Anggota DPD RI Ini Sarankan Pemerintah Fasilitasi Pengusaha Pinjam Uang ke Bank Buat Bayar THR

Wakil Ketua Komite III, DPD RI

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Wakil Ketua Komite III, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), M Rahman mengaku mengapresiasi penerbitan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) yang ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia. Sebab, Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 itu tak menggugurkan kewajiban pemerintah untuk melindungi hak tenaga kerja atas Tunjangan Hari Raya (THR).

"Tapi, itu belum cukup. Pemerintah harusnya hadir dan bertanggungjawab untuk melindungi hak para pekerja atas THR," tegas Rahman melalui keterangan tertulisnya, kemarin Sabtu (9/5/2020).

Caranya, sambung dia, pemerintah bisa memberi intensif kepada pengusaha yang benar-benar tidak mampu membayar THR karena terdampak pandemi Covid-19. 

Pemerintah kata dia bisa membuka jalan atau memberi kemudahan kepada para pengusaha untuk mengambil pinjaman ke bank atau lembaga pinjaman lainnya, agar kewajiban perusahaan membayar THR dapat terpenuhi.

Lebih lanjut, Rahman menegaskan, pemerintah tak boleh berpangku tangan disaat warganya mengalami kesulitan ekonomi. Sebab, salah satu sumbangan devisa negara bersumber dari pajak pengusaha dan pekerja.

"Pertanyannya, apakah pemerintah mau melepas tanggung jawab melalui penerbitan SE kepada Gubernur di seluruh Indonesia. Pasalnya, melalui SE Menaker itu, mereka membiarkan pengusaha dan pekerja untuk bernegosiasi?" sesal Senator dari Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) ini.

Rahman menambahkan, selain tak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar THR, SE Menaker tentang Penundaan THR juga mengatur denda bagi pengusaha yang terlambat memberi THR kepada pekerja.

Karenanya, SE tersebut harus ditindaklanjuti dengan koordinasi Kementerian Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah.

"Proses pemberian THR harus diawasi. Dinas Ketenagakerjaan provinsi dan seluruh jajaran yang ada dibawahnya harus aktif, turun langsung untuk mengawasai proses pemberian THR oleh perusahaan di seluruh daerah," tandasnya.

Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah merilis SE Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat ini menjadi sumber baru di tengah dampak pandemi corona.

"Kepada Gubernur untuk memastikan perusahaan agar membayar THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Ida dalam Surat Edaran tersebut.

Semangat surat edaran ini, mendorong dialog antara pengusaha dan pekerja, bila ada pengusaha yang tak mampu membayar THR. Namun, sejumlah serikat pekerja menilai SE tersebut pro pengusaha, karena memberi ruang bagi pengusaha untuk menunda atau mencicil THR.

Tags :THRDPD RI
Komentar Via Facebook :

Berita Terkait