bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

KLC : Politisasi Bansos Di Daerah Terjadi Karena Kebijakan Pemerintah Pusat

Ilustrasi (Foto internet)

BUKAMATA.CO, JAKARTA -  Politisasi berbagai bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh berbagai pihak di daerah terutama para kepala daerah semakin marak terjadi ditengah pemerintah pusat yang terus menggelontorkan program bansos dalam berbagai bentuk baik bantuan langsung tunai maupun kebutuhan pokok seperti sembako.

Hal ini disoroti oleh Analis Kebijakan Koalisi Lawan Corona (KLC), Iwan Sulaiman Soelasno dalam keterangan persnya kepada berbagai media massa hari ini (13/5). 
Menurutnya, maraknya politisasi bansos yang terjadi didaerah lumrah terjadi lantaran disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat itu sendiri.

Iwan memandang semenjak Pemerintah Pusat melalui Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu nomor 2 tahun 2020 sebagai payung hukum keputusan menunda Pilkada Serentak 2020 menjadi Desember 2020 politisasi bansos justru marak terjadi dilakukan oleh kepala daerah yang akan kembali berkontestasi di Pilkada Serentak Desember 2020.

“Dengan ditetapkannya Pilkada serentak pada desember 2020 melalui Perppu nomor 2 tahun 2020 maka proses kelanjutan tahapan penyelenggaraan pilkada serentak bisa saja akan dimulai kembali pada bulan depan, yaitu bulan Juni. Sementara banyak kalangan memprediksi di bulan Juni pandemi Covid–19 masih melanda diseluruh wilayah Indonesia. Akhirnya banyak calon–calon kepala daerah yang mempolitisasi program bansos yang datang dari pusat”, tegas Iwan yang juga pendiri desapedia.id ini.

Iwan meminta atas pertimbangan kemanusiaan agar seluruh komponen kekuatan bangsa ini difokuskan untuk menangani Covid–19 dan menghindari penyelenggaraan pilkada serentak yang tidak adil dan tidak demokratis lantaran marak terjadi politisasi bansos, sebaiknya pemerintah pusat dan KPU menunda kembali pelaksanaan pilkada serentak.

“Kalau Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan Desember politisasi bansos akan terus terjadi. Di Perppu sudah diatur kok, bisa ditunda kembali. Kami juga mendesak Mendagri tegas mensikapi hal ini. Sebaiknya pilkada serentak desember 2020 ditunda saja ke 2021 atau bahkan 2022”, ujarnya.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait