bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

Jokowi Menyakiti Hati Rakyat Tetap Naikkan Iuran BPJS

Mardani Ali Sera, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Mardani Ali Sera, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan iuran BPJS Kesehatan melukai hati rakyat.

Dimana, kebijakan Presiden Jokowi untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan itu tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Produk tersebut diteken oleh Presiden Jokowi pada Selasa (5/5/2020). Kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) diatur dalam Pasal 34.

"Ditengah rakyat sedang kesusahan. (Kenaikkan) ini, kebijakan yang menyakiti rakyat. Kondisi masyarakat dalam wabah COVID-10 sudah berat. Tambah berat dengan kebijakan ini " kritik Mardani kepada bukamata.co, Rabu (13/5/2020).

Dikatakan Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini, jika memang Presiden Jokowi punya hati, mestinya kelas III dibebaskan selama COVID-19 

Tidak hanya itu, Mardani juga mengkritik soal adanya kebijakan terbaru soal pemerintah membolehkan usia 45 tahun kebawah dipersilahkan bekerja kembali. 
Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo dalam konferensi pers virtual, Senin (11/5/2020). Dimana alasannya pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut untuk mengurangi PHK para pekerja.

"Ini kebijakan konyol. Tanpa data dan peta yang jelas sama saja dengan herd imunity. Berbahaya dan mesti ditentang. Pemerintah pusat perlu membantu Pemda bukan malah merepotkan dengan kebijakan tidak jelas. Semua fokus dengan menjaga keselamatan publik " tegasnya.

Terkait soal naiknya iuran BPJS Kesehatan, Presiden Jokowi beralasan sebagaimana dikutip dari Perpres 64/2020 itu berbunyi "Untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan, termasuk kebijakan iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan serta dengan memperhatikan pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020 ".

Kemudian juga, beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan perlu disesuaikan. Dan Peraturan Presiden itu akan berlaku pada tanggal diundangkan pada 6 Mei 2020.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait