bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

BPJS Naik, Netty Prasetiyani : Pemerintah Memberikan Kado Buruk Bagi Masyarakat di Momen Lebaran

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani (Foto dpr.go.id)

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani mengkritik keras kebijakan pemerintah yang tetap ngotot menaikkan iuran BPJS Kesehatan disaat rakyat tengah menderita akibat wabah virus korona (COVID-19) saat ini.

Dimana pemerintah menaikkan iuran BPJS tersebut dengan telah menerbitkan Perpres nomor 64 tahun 2020. Dalam Perpres itu memutuskan iuran peserta PBPU dan peserta BP kelas I sebesar Rp 150.000.  Kelas II yakni sebesar Rp 100.000, dan kelas III, iuran yang ditetapkan sebesar Rp 42.000.

Kenaikkan dalam Perpres terbaru itu kata politisi PKS, nilainya lebih rendah dari Perpres 75/2019 yang sebesar Rp 160.000 kelas I, kelas II sebesar Rp 110.000, dan Rp. 51.000 kelas III.

"Pemerintah tidak memiliki kepekaan dan empati terhadap suasana kebatinan dan ekonomi masyarakat yang terpukul akibat COVID-19. Bahkan menurut beberapa pakar kondisi ekonomi kita akan terganggu hingga akhir tahun bahkan awal tahun depan. Maka kebijakan kenaikan ini sangat mencederai kemanusiaan " kritiknya.

Dikatakan Netty, pemerintah memberikan kado buruk dan pil pahit bagi masyarakat di momen lebaran ini.

"Rakyat sudah gusar dengan banyaknya beban kehidupan yang ditanggung oleh rakyat, sebut saja kebaikan TDL, harga BBM yg tak kunjung turun, bahkan daya beli masyarakat yang semakin menurun " ungkap dia.

Menurut istri dari Ahmad Heryawan, Mantan Gubernur Jawa Barat ini, kebijakan kenaikan iuran BPJS itu semakin mempersulit kehidupan masyarakat dan membuat hidup rakyat semakin sengsara dan ambyar.

Pemerintah kata Netty semestinya fokus dalam penanganan kesehatan terhadap COVID-19 dengan menggunakan anggaran kesehatan yang sudah disiapkan.

"Jangan bikin pusing rakyat dengan kebijakan yang kontradiktif dan membingungkan " tegasnya.

Selain itu juga dia mengatakan bahwa kebijakan subsidi yang diberikan kepada kelompok kelas III PBPU harus bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dan tepat sasaran mengingat carut marutnya persoalan data kepesertaan BPJS.

"Apalagi jumlah peserta kelas 3 ini paling banyak dari kelas lainnya setelah terjadi migrasi dari kelas 1 dan 2 ke kelas 3 yang diakibatkan kenaikan premi Perpres 75/2019 " tuturnya.

Menurut Netty, seharusnya pemerintah dalam hal Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan putusan MA yang membatalkan sebagian Perpres 75/2019 ini, dan tegas dia lagi dilakukan secara sungguh-sungguh karena putusannya mengikat. 

"Jangan malah bermain-main dan mengakali serta mencederai hukum dg menerbitkan Perpres 64/2020 ini. Seharusnya pemerintah menjadi contoh Institusi yg baik dan taat hukum jangan malah sebaliknya " tukasnya.

Untuk diketahui, kebijakan Presiden Jokowi untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan itu tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Produk tersebut diteken oleh Presiden Jokowi pada Selasa (5/5/2020). Kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) diatur dalam Pasal 34.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait