bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

PKS : Cabut Perpres No 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan

Ansory Siregar, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Foto dpr.go.id)

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Ansory Siregar,  Wakil Ketua Komisi IX DPR RI menegaskan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencabut Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan. Kepala negara dinilai tidak peka dengan kondisi masyarakat yang menderita akibat dampak wabah virus korona (COVID-19).

"Pemerintah tidak peka dengan situasi masyarakat yang sedang dilanda pandemi wabah Corona, di mana masyarakat sedang susah dan menderita. Pemerintah juga tidak memberikan contoh dan tauladan yang baik dalam penegakan hukum " tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera ini dalam keterangan pers, Rabu (13/5/2020).

Dikecam Ansory berita kenaikannya iuran BPJS Kesehatan itu ketika seluruh anggota DPR RI sedang melakukan sedang reses. Sehingga tidak bisa melakukan rapat kerja dengan pemerintah.

"Untuk itu saya Ansory Siregar Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKS mengusulkan supaya Perpres Nomor 64 tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dicabut " tegasnya.

Karena menurut Ansory, di tengah-tengah kegembiraan masyarakat menyambut batalnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, muncul berita kenaikan lagi. "Pemerintah tidak peka dan tidak peduli terhadap perasan masyarakat " tegasnya.

Untuk diketahui, kebijakan Presiden Jokowi untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan itu tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Produk tersebut diteken oleh Presiden Jokowi pada Selasa (5/5/2020). Kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) diatur dalam Pasal 34.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait