bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

Carut Marut Kebijakan Penanganan COVID-19, Pemerintah Pusat Dinilai Biang Masalahnya 

Irwan, Anggota Komisi V DPR RI

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Irwan, Anggota Komisi V DPR RI mengecam kebijakan pemerintah pusat soal penanganan pandemi virus korona (COVID-19). Pemerintah dinilai mengabaikan keselamatan masyarakat, dengan dalih relaksasi, justru pembiaran keselamatan rakyat indonesia, secara pelan-pelan.

"Jauh-jauh hari sudah sering saya ingatkan, bahwa penyebab utama semua masalah bangsa saat ini kan memang pandemi covid. Jadi sudah seharusnya pemerintah fokus pada penyelesaian covid nya. Tapi kan berbeda dengan kita liat faktanya. Semua putusan pwmerintah itu, benar-benar karena takut kekuasaannya runtuh " ungkap politisi Partai Demokrat (PD) ini, Kamis malam (14/5/2020) menanggapi terjadinya penumpukan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta seiring dengan kebijakan Menteri Perhubungan untuk merelaksasi angkutan umum.

Dikatakan Irwan, kebijakan yang dibuat pemerintah semakin membingungkan soal penanganan COVID-19 ini.

"Dari awal April sudah ada Perppu (No 1 Tahun 2020), ada tambahan APBN Rp. 405 triliun, kemudian di dalam APBN terjadi penghematan dengan langkah realokasi anggaran, refocusing kegiatan, itu juga Rp.400 an triliun juga penghematannya " ungkap dia.

Dipaparkannya dan keseluruhan anggaran tersebut pemerintah bertujuan untuk membantu stimulus ekonominya. Dari Perppu itu, kata Irwan sekitar Rp.70 triliun untuk penanganan Covid nya. Kemudian Rp.110 triliun untuk BLT dan sisanya juga Rp.200 an triliun untuk stimulus ekonomi.

"Jadi sudah cukup tangani ekonomi dengan Perppu itu, tinggal penyelamatan manusia.  (Tapi) BBM tidak diturunkan, padahal harga minyak dunia turun semua, kemudian BPJS dinaikkan " terangnya.

Menurut dia, langkah pemerintah selamatkan ekonomi, berupa cadangan anggaran, kebijakan dan lain-lain itu lebih dari cukup. 

"Sekarang harusnya pemerintah fokus menyelamatkan, melindungi segenap seluruh bangsa Indonesia ini dan konsisten menjalankan amanat konstitusi, berupa undang-undang " kata dia.

Karena menurut Irwan sudah jelas ada UU Karantina Kesehatan, kemudian peraturan pemerintah terkait PSBB, kemudian PMK (Peraturan Menteri Keuangan.red).

"Harusnya pemerintah fokus di situ, penguaatan PSBB sampai dengan kita mendapatkan data kurva kita melewati puncak, cenderung menurun. Ini kan tidak, makin ke sini makin tinggi setiap harinya " sesalnya.

Dia menegaskan bahwa penanganan atau kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 keliru.

Karena kata dia, sebelumnya angka terjangkit korona kecil, namun lantaran kebijakan relaksasi itu menjadi tinggi penderita COVID-19 itu.

"Tadinya malah kecil sebelum relaksasi ini, makanya jauh hari sudah kita tolak.  Langkah sekarang gimana, takutnya ada klaster baru di Soeta (Bandara Soekarno-Hatta. red) ? Ya sudah pasti terjadi klaster baru itu, di Bandara Soeta. Dengan jarak dan kerumunan seperti itu " tegas dia.

Dikatakan Irwan, Pemerintah harus mencabut kembali itu surat edaran soal relaksasi, dan kembali penguatan penerapan PSBB, selain itu juga fokus membantu pemda melaksanakan PSBB. "Pemerintah pusat biang masalahnya ini " tegas dia.

Kembali dia menegaskan bahwa saat ini pemerintah bisa dikatakan mengabaikan keselamatan masyarakat, karena dengan relaksasi ini. "Pemerintah mulai melakukan pembiaran keselamatan rakyat Indonesia, secara pelan-pelan " ujarnya.

"Saya minta secara tegas cabut surat edaran itu, sampai dengan kita melewati puncak kurna dan cenderung turun, baru kita longgarkan. Kalau sekarang, selama masih naik cabut surat edaran itu " tutup dia.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait