bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

Ada Pembangkangan Perintah Presiden Jokowi, Soal Penanganan COVID-19 Kebijakannya Berubah-ubah

Mardani Ali Sera, politisi Partai Keadilan Sejahtera

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Mardani Ali Sera, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengecam terjadinya penumpukan jumlah penumpang di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pada Kamis, 14 Mei 2020. Sebelumnya juga, saat terjadi penumpukan, slot penerbangan di Terminal 2 mencapai 13 penerbangan dalam waktu berdekatan.

Terjadinya penumpukan penumpang di 2 terminal Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng itu, asal muasalnya karena keluarnya Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 Gugus Tugas tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Sehingga dari SE itu lah ada peluang memperbolehkan angkutan umum beroperasi kembali, dan salah satunya penerbangan umum.

Akibat terjadinya penumpukan penumpang, hal itu mengindikasikan akan ada arus mudik ke daerah-daerah secara besar-besaran. Dan hal itu, bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah sebelumnya, untuk tidak mudik supaya bisa memutus mata rantai penyebaran virus korona (COVID-19) sendiri.

Penumpukan penumpang ini juga bertentangan dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) yang juga dikeluarkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan hal itu, membuktikan bahwa pemerintah pusat, justru akan menambah beban pemerintah daerah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus korona.

"Ini bukti tidak satunya kebijakan pemerintah pusat yang memberatkan Pemda. Dan memperpanjang urusan Covid19 selesai dengan cepat " kata  Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini, kepada bukamata.co, Kamis, malam (14/5/2020).

Dikatakan Mardani, pemerintah pasti sudah paham bahwa COVID-19 ini adalah penyakit yang mesti menghindari kerumunan.

Namun anehnya kata Mardani, pemerintah malah membuat kebijakan dengan mengizinkan beroperasi kembali angkutan umum dengan keluarnya SE Nomor 4 Tahun 2020 Gugus Tugas tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. 

Dengan keluarnya kebijakan tersebut kata Mardani, harus ada pihak yang mesti bertanggungjawab jika terjadi klaster baru penularan virus korona akibat penumpukan penumpang di Bandara Soeta tersebut.

Menurut Mardani, dia menganalisa beberapa kali kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilecehkan.

Untuk itu, dia menegaskan agar Presiden Jokowi mengevaluasi kepada para pembantunya untuk diminta pertanggungjawaban soal carut-marutnya kebijakan soal penanganan COVID-19 ini.

"Baik Menhub atau pihak lainnya mesti bertanggungjawab sudah beberapa kali ada indikasi pembangkangan (perintah Presiden). Saat perintah mudik juga sama. Pak Jokowi perlu menertibkan garis komando keputusannya " tutup dia.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait