bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

PKS Kepada Jokowi, Defisit BPJS Bukan Kecilnya Iuran Masyarakat, Tapi Karena Curang Dalam Pengelolaaan

Mardani Ali Sera, Wasekjen DPP PKS

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Peraturan Presiden (Perpres) No 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres No 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan terus mendapat kiritikan dari wakil rakyat di gedung senayan. Pasalnya kenaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui produk hukum yang ditanda tangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditengah masa pandemi virus korona (COVID-19) dinilai benar-benar membebani rakyat. 

Salah satunya yang disampaikan oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, dalam cuitan di akun twitter resmi miliknya di @MardaniAliSera pada Jumat (15/5/2020).

Diawal cuitannya Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKS ini menegaskan dengan keluarnya Perpres tersebut Presiden Jokowi dinilai terus membebani rakyat.

"Bismillah, secara tiba-tiba pak @jokowi menandatangani Perpres No 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres No 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Artinya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sempat dibatalkan MA, dinaikkan kembali oleh presiden. Dimana nurani pemimpin kita? #MembebaniRakyat " mengawali cuitannya. 

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini, mempertanyakan sensitifitas dan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil ditengah pandemi COVID-19.

"Jangan selalu mengedepankan ekonomi terlebih disaat seperti ini. Pandemi Covid-19 sudah memberatkan masyarakat, tolong kedepankan sisi humanisme " kata Mardani. 

Dikatakan Mardani bahwa kenaikkan iuran BPJS tersebut tidak adil. "Karena ungkapnya lagi akar masalah sesungguhnya ada pada pengelolaan BPJS yang amburadul, bukan pada kecilnya iuran yang dikutip dari masyarakat. Jangan bebani masyarakat terhadap masalah yang bersumber dari dalam BPJS " tegas Mardani. 

Bobroknya pengelolaan BPJS itu sudah diperkuat dengan putusan MA yang melatarbelakangi menolak kenaikan iuran BPS ketika itu. Dalam salah satu putusan nya, ada kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS yang mengakibatkan terjadinya defisit " ungkap Mardani. 

Bahkan kata Mardani, KPK juga pernah melakukan kajian, yang menyebutkan terdapat inefisiensi BPJS salah satu penyebabnya masih terjadi kecurangan di lapangan. "Banyak juga cerita kawan-kawan, biasanya ada yang sampai 1 orang membiayai anggota keluarganya yang lain. Kenaikan ini yang tentu akan makin membebani " tutur Mardani.

Disisi lain lanjut Mardani, dengan menaikkan iuran belum tentu dapat mengatasi permasalahan defisit yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Dengan tingginya besaran iuran, bisa jadi penerimaan BPJS justru menurun, karena masyarakat semakin berat untuk membayar iuran BPJS.

"Terlebih pak @jokowi sendiri yang mengatakan daya beli masyarakat mengalami penurunan. Semua level, menengah sampai kebawah. Kebijakan ini justru semakin menurukan daya beli. Sudah banyak contoh didepan mata masyarakat yang terkena PHK, sampai tidak bisa buka usaha yang mengakibatkan dari sisi income mengalami penurunan. #MembebaniRakyat " kritiknya.

Sebelum kenaikan Jilid II ini, pemerintah sempat menaikkan besaran iuran peserta mandiri pada 1 Januari 2020 berdasarkan Perpres No. 75 Tahun 2019.

Namun, pada Maret 2020 Perpres tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan Perpres No. 75/2019 adalah :

1.Ketidakseriusan Kementerian-kementerian terkait dalam berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing yang berhubungan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial ini;

2.Ketidakjelasan eksistensi Dewan Jaminan Sosial Nasional dalam merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, karena hingga saat ini pun boleh jadi masyarakat belum mengetahui institusi apa itu;

3.Adanya kesalahan dan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS;

4.Mandulnya Satuan Pengawas Internal BPJS dalam melaksanakan pengawasan, sehingga menimbulkan kesan adanya pembiaran terhadap kecurangan-kecurangan yang terjadi.

Lebih lanjut Mahkamah Agung menegaskan bahwa kesalahan dan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS yang menyebabkan terjadinya defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, tidak boleh dibebankan kepada masyarakat, dengan menaikkan Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 2.

Kesalahan dan kecurangan (fraud) pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS tersebut haruslah dicarikan jalan keluar yang baik dan bijaksana dengan memperbaiki kesalahan dan kecurangan yang telah terjadi tanpa harus membebankan masyarakat untuk menanggung kerugian yang ditimbulkan.

Pembiaran terhadap Kesalahan dan kecurangan (fraud) yang terjadi justru pada akhirnya akan merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait