bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

Ubah-ubah Angka Defisit APBN, Menkeu Sri Mulyani Dinilai Makin Tidak Kompeten

Heri Gunawan Anggota Komisi XI DPR-RI

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Pernyataan pers yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI) pada, Senin sore, (18/5/2020)  mendapat kritikan anggota Heri Gunawan Anggota Komisi XI DPR RI. Pernyataan SMI itu dinilai mengagetkan seluruh publik di Indonesia. Karena Defisit APBN 2020 makin membengkak. 

Awalnya di APBN 2020, defisit hanya dipatok Rp 307,2 triliun atau 1,76 persen dari PDB. Namun dalam Perpres 54 tahun 2020, dengan alasan Pandemi Covid-19, dinaikkan menjadi Rp 852,9 triliun atau 5,07 persen dari PDB.

"Padahal bisa dikatakan Perpres 54/2020 baru kemarin sore dikeluarkan. Bahkan baru saja dibahas di DPR.

 Sebagai wakil rakyat, Komisi XI DPR awalnya kami waktu itu dapat memakluminya karena demi mendukung pemerintah dalam mengatasi dampak Covid-19 " ungkap Politisi Partai Gerindra ini, Senin malam (18/5/2020).

Namun kata Heri, tiba-tiba, pada Senin sore kemarin, Sri Mulyani merubahnya lagi. Kali ini defisit membengkak hingga Rp. 1.028,5 triliun atau 6,27 persen dari PDB. Angka defisit menurut Heri cepat sekali berubahnya.

"Patut dicurigai apa yang mendasari peningkatan defisit tersebut. Angkanya pun fantastis. 

Perlu diingat, kasus BLBI dan Bail-out Bank Century angkanya juga cepat berubah-ubah. jangan sampai skenario ini membuka celah terulangnya kedua megaskandal tersebut " kata Heri.

Sebab, terang Heri, di sisi lain, BI juga sudah disiapkan sebagai calon pembeli SBN pemerintah. 

Dalam hal ini, saran Heri, pemerintah perlu diingatkan.

Pasalnya kata Heri, pembobolan paling mudah dilakukan saat terjadinya krisis. Dia mencontohkan saat krisis 1997/1998 yang melahirkan megaskandal BLBI. Kemudian ungkapnya lagi krisis 2008 melahirkan Skandal Bank Century. "Modusnya sama. Mengubah-ubah angka " ujar dia.

Dikatakan Heri, kalau perubahan angka-angka dilakukan oleh toko kelontong DPR RI memakluminya.

"Tetapi ini level negara lho. Betapa mudahnya mengubah angka-angka ini. Kondisi ini juga bisa mengindikasikan 2 hal. Pertama, Sri Mulyani makin tidak kompeten sebagai Menteri Keuangan. Kedua, ada kekuatan besar yang ingin mengeruk keuntungan dari keuangan negara di tengah di landa kekacauan ini " katanya.

Indikasi itu kata Heri, tentu ini harus diwaspadai. 

Jangan sampai Pandemi Covid-19 hanya dijadikan kuda troya untuk mewujudkan agenda-agenda terselubung kelompok tertentu.

"Kasihan rakyat. Sudah berapa uang negara yang berasal dari pajak dihabiskan di tengah pandemi ini " tutup dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui video conference pada Senin (18/05) di Jakarta.

Menkeu mengatakan, pemerintah, Bank Indonesia (BI), OJK, dan LPS mengumumkan kondisi stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, meskipun potensi risiko dari makin meluasnya dampak penyebaran COVID-19 terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan perlu terus diantisipasi. Dari awal tahun, kondisi sektor keuangan Indonesia yang sempat memburuk yang tercermin dalam penurunan IHSG, fluktuasi nilai tukar Rupiah dan tingkat imbal hasil surat berharga negara (SBN), serta keluarnya arus modal asing, turut berpengaruh pada perekonomian secara umum.

Ke depan, sejalan dengan masih akan melemahnya perekonomian domestik, tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan diperkirakan meningkat terutama bersumber dari memburuknya kinerja dunia usaha yang berdampak pada kualitas debitur. Dengan potensi risiko ini, Pemerintah, BI, OJK, dan LPS terus melakukan langkah-langkah menjaga terpeliharanya stabilitas sistem keuangan dan pemulihan ekonomi.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait