bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

Realokasi Anggaran Hampir Rp1 Triliun, KPK Koordinasi Penanganan COVID-19 di Riau

Ilustrasi (Foto internet)

BUKAMATA.CO, PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diwakili Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah V, mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi penanganan bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Riau.

Dalam rapat yang dilaksanakan melalui telekonferensi itu, pada Senin (18/5), KPK mempertanyakan kemajuan pelaksanaan penyaluran bantuan jaring pengaman sosial untuk warga miskin dan terdampak pandemi Covid-19 di daerah Riau.

Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau, pejabat Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Inspektur Daerah Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar. 

“KPK memberikan perhatian serius pada pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19. Hal ini karena realokasi anggaran pemda untuk dana bantuan Covid-19 yang relatif besar. Dari keseluruhan dana penanganan bencana Covid-19 di Pemda, 45 persen dialokasikan untuk jaring pengaman sosial,” kata Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah V, KPK, Budi Waluya.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 25 April 2020, total realokasi anggaran APBD secara nasional untuk penanganan Covid-19 adalah Rp58,63 Triliun, yang terdiri atas Rp33,52 Triliun oleh provinsi, Rp18,38 Triliun oleh kabupaten, serta Rp6,73 Triliun oleh pemerintah kota.

Sementara, total realokasi anggaran APBD provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Riau untuk penanganan bencana Covid-19 adalah sebesar Rp905,6 Miliar.

Dana ini terdiri atas anggaran penanganan kesehatan sebanyak Rp388,5 Miliar, dampak ekonomi sebanyak Rp77, 08 Miliar, dan jaring pengaman sosial sebesar Rp440,02 Miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Yan Prana Jaya, mengatakan bahwa sesuai informasi, yang diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jumlah warga di wilayah Riau yang berhak mendapatkan bantuan dana penanganan bencana Covid-19 adalah 1.758.577 jiwa atau 460.803 Kepala Keluarga (KK).

Pemerintah Provinsi Riau, lanjutnya, telah berkoordinasi dengan kabupaten dan Kota di Riau dalam penyaluran dana bantuan sosial Covid-19.

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Chairani, menyebutkan bahwa upaya penyaluran dana covid-19 di lapangan pasti dinamis. Dalam pelaksanaannya, kata Chairani, ketika disalurkan tak ada warga yang menolak bantuan.

Namun, beberapa warga memang ada yang menolaknya, sehingga bantuan tersebut dialihkan kepada warga lain yang berhak, di mana datanya, menurut Chairani, diperoleh dari Ketua RT dan RW setempat.

Sekda Kabupaten Kampar menyebutkan pula bahwa dari 242 desa di daerahnya, baru 42 desa yang telah mencairkan dan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, yang besarnya Rp2,78 Miliar. Jumlah ini hanya 4,5 persen dari keseluruhan BLT Dana Desa Kabupaten Kampar yang mencapai Rp61 Miliar.

Terkait BLT Dana Desa, pejabat Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau mengatakan bahwa berdasarkan data per 17 Mei 2020, total BLT Dana Desa adalah Rp588 Miliar. Dari total 1591 desa di wilayah Riau, baru 818 desa yang telah mencairkan BLT Dana Desa, yang besarnya Rp315 Miliar.

Lalu, dari 818 desa yang telah mencairkan dana tersebut, hanya Rp8,9 Miliar atau 8 (delapan) persen yang telah disalurkan kepada warga desa. 

Menurutnya, masih ada desa-desa yang belum mencairkan, dan yang sudah mencairkan pun belum menyalurkan ke warga desa penerima manfaat.

Kendalanya adalah pemerintah desa belum menyelesaikan APBDes perubahan, serta masih ada dana desa yang digunakan untuk pembayaran kegiatan-kegiatan lain di luar program penanganan Covid-19.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait