bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

Carut-marut Manajemen Pemerintah Pusat, Solusinya Jokowi Harus Tertibkan Menkeu dan Luhut Binsar Panjaitan

Suryadi Jaya Purnama, Anggota Komisi V DPR-RI

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Buruknya manajemen Pemerintahan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama penanganan pandemi Virus Korona (COVID-19) ini, jangan sampai merembet ke pemerintahan daerah dan desa. Dua orang pembantu Presiden Jokowi, yakni Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI) dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) harus ditertibkan supaya manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Hal itu disampaikan Suryadi Jaya Purnama, dari  Komisi V DPR RI kepada bukamata.co, Selasa (19/5/2020), menanggapi keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa, selain itu juga soal kebijakan soal transportasi yang bertentangan dengan kebijakan PSBB selama COVID-19 ini. 

PMK yang dikeluarkan oleh SMI tersebut, kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, menunjukkan buruknya manajemen Pemerintahan Jokowi.

"Menkeu seharusnya mengatur tentang mekanisme teknis pencairan dan pelaporan, tapi justru membuat kebijakan yang bukan tupoksinya.  PMK ini akan menimbulkan kegaduhan di desa dan pemda " kritiknya.

Dikatakan Suryadi, beban Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa ditambah, tanpa menambah jumlah anggaran. Hal itu, akan sangat memberatkan pemerintah desa.

"Disamping akan menimbulkan kecemburuan karena warga desa yang dapat dari bantuan jenis lain hanya 3 bulan, sedangkan dari dana desa untuk 6 bulan " tukasnya.

Selain itu juga tegas Suryadi, bertambahnya beban anggaran untuk 6 bulan akan membutuhkan tambahan dana, sementara batas maksimal 35 persen dari dana desa. "Ini jelas tidak cukup. Konsekwnsinya harus mengurangi jumlah penerima, Ini juga akan membuat kekacauan di masyarakat " tegasnya.

"Kita sangat sayangkan, kekacauan manajamen pemerintahan di pusat ditularkan dan akan berpindah juga ke daerah dan desa " sesalnya.

Untuk itu tegas Suryadi, agar manajemen pemerintahan ini berjalan dengan baik, dirinya menyarankan Jokowi yang pertama, harus tegas dan konsisten memberikan arahan dan kebijakan, dan tidak berubah-ubah sehingga para pembantunya tidak bingung.

Kemudian yang kedua merubah struktur Gugus Tugas Penanganan COVID-19 ini dengan dipimpin pejabat setingkat Menko. "Supaya bisa mengkoordnir Kementerian, bukan dipimpin pejabat setingakt eselon I " ujarnya. Dan yang ketiga Jokowi harus menertibkan menteri yang mengatur kebijakan diluar Tupoksinya.

"Bahkan melampaui kebijakan presiden seperti Menteri Keuangan dan LBP (Luhut Binsar Panjaitan)".  Contoh, menteri keuangan bisa membatalkan Perpres dalam realokasi anggran, sementra Perpres tidak dicabut dan pada saat yang sama ada SK menteri keuangan yang menyebutkan anggaran yang direalokasi untuk covid berbeda dengan perpres " tuturnya.

"Sayangnya para menteri justru tadak mengikuti Perpres dan menganggap tidak ada, tapi mematuhi SK Menteri Keuangan dalam melaksanakan kegiatan " tukasnya.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait