bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

Kepada Menkeu, Gerindra : Makanya Ngomong Defisit dan Postur APBN ke Komisi XI Bukan ke Media

Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Heri Gunawan, Polisiti Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) merespon Sri Mulyani Indrawati (SMI) Menteri Keuangan, yang mendadak minta rapat dengan DPR. Dimana SMI, melalui surat bernomor S- 426/MK/2020 tertanggal 19 Mei 2020 meminta agar rapat tersebut bersifat segera. Surat itu ditujukan kepada pimpinan Komisi XI. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut meminta waktu untuk bisa mengadakan rapat kerja dengan komisi yang membidangi keuangan.

Dalam surat itu, SMI menyampaikan bahwa dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 6 Mei 2020 terdapat butir kesimpulan bahwa Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS akan berkonsultasi dengan DPR RI terkait kebijakan, regulasi, dan program penyelamatan perekonomian nasional dan prakiraan kebutuhan pembiayaan untuk penyelamatan perekonomian nasional, beserta sumber pembiayaan dan pembagian risiko dan beban.

"Makanya ngomong defisit dan postur APBN jangan ke media Bu Haji (Sri Mulyani-red), tetapi ke Komisi XI. Setelah diteriakin baru minta rapat " kritik Heri Gunawan yang juga anggota Komisi XI DPR RI ini kepada bukamata,co, Jumat, 22 Mei 2020 terkait keinginan SMI itu. "Pintar wajib, tapi jangan kepintaranlah " ujarnya.

Dikatakan Heri, bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, dengan demikian katanya lagi ada tataran antara eskekutif, legislatif dan yudikatif. Hendaknya SMI mesti memahami tatanan negara demokrasi itu, sehingga setiap membuat keputusan harus mengenyampingkan lembaga negara tersebut.  

"Semoga dukungan politik DPR kepada pemerintah tidak disalahartikan oleh Menkeu. Belajarlah menghormati kesepakatan politik yang sudah dibuat. Komunikasikanlah baik-baik," ungkap Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Heri Gunawan ini.

Untuk diketahui, beberapa hari terakhir, kebijakan Sri Mulyani menuai kritik dewan. Pertama terkait defisit APBN 2020 yang mengacu Perpres 54 tahun 2020 dinaikkan menjadi Rp 852,9 triliun atau 5,07 persen dari PDB, belakangan diubah lagi jadi Rp 1.028,5 triliun atau 6,27 persen dari PDB.

SMI bahkan dinilai ngawur dan tidak konsisten dalam menyusun skema penempatan dana pemerintah di bank-bank penyangga likuiditas dalam negeri atau bank jangkar sebesar Rp 87,59 triliun.

Kebijakan itu sendiri bertujuan untuk mendukung proses restrukturisasi untuk mengembalikan kepercayaan penyaluran kredit modal kerja kepada masyarakat khususnya UMKM terdampak Covid-19. Sayangnya, skemanya telah diumumkan ke media sebelum dikonsultasikan ke DPR.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait