bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

Pengamat Politik Minta Presiden Tegas Sikapi Isu Reshuffle Kabinet

Dian Cahyani Direktur Eksekutif Pusat Politik dan Sosial Indonesia (Puspolindo) Selasa (14/07) di Jakarta. 

BUKAMATA-JAKARTA - Kritikan Presiden Jokowi atas kinerja para menteri yang lamban dan rencana Reshuffle Kabinet pertengahan Juni lalu mendapat sorotan dari publik. Komunikasi politik yang diperlihatkan oleh Presiden sebagai tokoh sentral dianggap tidak serius. Karena hingga kini belum ada evaluasi yang dilakukan oleh Presiden atas kritikan dan teguran keras yang ditujukan kepada jajaran menterinya. .

Hal ini dikritisi oleh Dian Cahyani, wanita yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Politik dan Sosial Indonesia (Puspolindo) lewat keterangan persnya, Selasa (14/07). Ia menilai ancaman reshuflle kabinet belum terealisasi . 

"Sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi 18 Juni lalu, maka harus dilakukan perombakan kabinet. Jangan sekadar mengancam, tapi Reshuffle Kabinet harus segera dilakukan,” kata Dian Cahyani.

Dikatakan wanita lulusan Magister Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana itu, Presiden Jokowi harus menepati janjinya untuk melakukan reshuffle terhadap menteri yang dinilai gagal menjalankan tugasnya. Jika tidak, performa kinerja pemerintah akan menurun di masa pandemi ini. 

"Beberapa menteri ada yang tenggelam tidak tau bagaimana kelanjutan program kerjanya. Presiden Jokowi harus benar-benar tegas. Jangan pencitraan aja mau resuffle,“ jelasnya.

Untuk itu Dian menambahkan bahwa Reshuffle harus dilakukan atas basis kinerja dan data.Dan ia mengatakan jika sikap Presiden serius melakukan Reshuffle Kabinet akan mendapat simpati dari rakyat yang kurang puas atas kinerja beberapa menteri selama Pandemi Covid-19 ini. 

"Kementerian dibidang ekonomi, kesehatan, dan bidang PMK yang perlu mendapatkan sorotan dan perlu dirombak," sarannya saat ditanya posisi kementrian yang harus dievaluasi.

Dan Dian menilai jika Presiden ingin memperbaiki kinerja para menteri maka ini adalah saat yang tepat dan sesuai dengan konsep New Normal Pemerintahan, jelasnya.* 

 

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait