bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

Berangkat dari Kasus Joker, Kejagung Harus Reformasi Jaksa Nakal di HBA Ke 60

Jaksa Agung ST Burhanuddin

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Djoko Sugiarto Tjandra alias Joker buronan kelas kakap kasus korupsi di Indonesia jadi momok menjijikan akhir-akhir ini. Pasalnya buronan kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali, sempat tercium berada di Indonesia di PN Jakarta Selatan, namun sempat lolos. Hal itu tentu mencoreng kinerja pada paparan kinerja sembilan bulan kepemimpinan ST Burhanuddin pada peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-60.

Dimana, Jaksa Agung Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut, pihaknya kecolongan atas informasi buron kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra kembali ke Indonesia untuk mendaftarkan peninjauan kembali (PK) kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui pelayaan terpadu, pada 8 Juni 2020.

Saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI Senin (29/6), Burhanuddin juga mengakui, adanya kelemahan intelejen pihaknya terkait keberadaan Djoko.

Menyikapi hal itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan meski sejauh ini dia belum menemukan keterlibatan jaksa, namun dia kecewa karena Kejaksaan Agung bisa kecolongan.

"Setahu saya, jaksa tidak tahu. Dan tahunya belakangan setelah (Djoko Tjandra) pergi lagi. Saya kecewa kenapa kejaksaan bisa nggak tahu sampai kebobolan atau kecolongan itu," kata Boyamin Kamis (23/7/2020).

Menurutnya, jaksa eksekutor yang tergabung dalam tim tabur itu baru mengetahui setelah Djoko Tjandra kembali ke Malaysia setelah selama beberapa hari di Indonesia.

Dikatakan Boyamin, Kejaksaan kecolongan sebagai tim eksekutor terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra itu karena tidak mengetahui saat Joker ke Indonesia untuk mengurus bisnis dan pembuatan e-KTP, pasport dan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menilai, Jaksa Agung mestinya segera mengevaluasi sistem intelejen di kejaksaan. Masyarakat perlu tahu, apakah kecolongan oleh Djoko Tjandra ini karena system failure atau by design. 

“Sampai saat ini Jaksa Agung seperti tenang-tenang, padahal dia mengakui kalau intelejennya kecolongan. Mestinya dia setidaknya memeriksa jajaran JAM Intel untuk bisa menisik dimana letak kelemahan sistem intelejennya dan mengumumkan hasilnya ke publik. Jangan sampai masyarakat berpikir kalau top level kejaksaan ada yang bermain mata dengan Joker (Djoko S Tjandra),” papar aktifis 98 dari Kampus Mustopo ini.

Kasus Joker ini, menurutnya, adalah puncak gunung es persoalan dalam program perburuan Buronan yang jelas mempengaruhi citra Kejaksaan Agung.

Sementara itu, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Prof Faisal Santiago mengatakan di HBA ke 60 masih marak berita tentang perilaku jaksa nakal.

Dia melihat perlunya ada evaluasi terkait pengawasan dan pembinaan terhadap pejabat struktural terutama eselon I, hal itu diperlukan mengingat sejumlah kejadian belakangan ini terkait ada oknum jaksa yang "main mata" dengan orang yang memiliki permasalahan hukum.

Santiago, menilai Jaksa Agung harus segera mengisi kursi Jamwas yang sementara ini kosong.

Sosok Jamwas Kejaksaan Agung (Kejagung) itu harus yang  mempunyai integritas dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap para jaksa dan memeriksanya apabila melanggar kode etik dan menyalahi aturan perundang-undangan. Hal tersebut untuk  mengembalikan marwah kejaksaan menjadi suatu institusi yang sangat dipercaya oleh masyarakat.

Oleh karena itu, kejaksaan menjadi salah satu instusi yang paling tidak dipercaya publik. Maka perlu adanya terobosan baru dengam segera merombak struktur di bawah.

Kosongnya kursi Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) bisa dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabatnya. Sehingga jika diperlukan, posisi Jamwas bisa menjadikan lokomotif untuk melakukan perombakan struktur eselon I.

Jaksa Agung harus berani mengevalauasi jabatan struktural yang ada dengan mengedepankan kompetensi dan kemampuan. Sebab fakta menunjukkan, tidak sedikit pejabat yang tidak kompeten akibat nepotisme di masa lalu.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait