bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

Meski Realisasi NPHD KPUD 91,73%,Bawaslu 91,07%, dan Pengamanan 40,25% Kemendagri Terus Lakukan Monitoring Berkala

Plt. Dirjen Bina Keuda Mochammad Ardian

BUKAMATA.CO, JAKARTA  - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Keuda Kemendagri Mochammad Ardian melaporkan realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk memonitoring daerah yang belum menuntaskan dana pencairan tersebut, Rabu (29/07/2020).

Secara keseluruhan hingga saat ini dana NPHD yang telah realisasikan ke KPU sebesar Rp. 9.36 T dengan persentase 91,73%; Bawaslu sejumlah Rp. 3.150 T dengan persentase 91,07%; dan PAM berjumlah Rp. 618.063 M dengan persentase 40,25 %.

Adapun daerah yang telah berhasil transfer 100% dana NPHD KPU dari 209 Pemerintah Daerah (Pemda) ialah provinsi (prov.) Kalimantan Tengah, prov. Kalimantan Utara, prov. Kalimantan Selatan, prov. Sumbar, prov. Kepri, prov. Jambi, prov. Bengkulu dan 202 kab/kota.

Sementara itu dari 61 Pemda yang belum transfer dana NPHD KPU 100% yaitu prov. Sulawesi Utara 42.73%, Sulawesi Tengah 90.00% dan 59 kab/kota.

Terdapat juga 2 Pemda yang perlu diperhatikan karena dana pencairan NPHD KPU kurang dari 40%, yakni: Kabupaten (kab.) Halmahera Utara 39.43% dan kab. Halmahera Barat 34.99%.

Kemudian data Kemendagri juga mencatat dari 218 provinsi dan kabupaten/kota yang berhasil transfer ke penyelenggara dana NPHD Bawaslu 100% adalah prov. Kalimantan Tengah, prov. Kalimantan Utara, prov. Kalimantan Selatan, prov. Sumbar, prov. Kepri, prov. Jambi, prov. Bengkulu dan 211 kab/kota.

Lalu, untuk 52 Pemda yang belum transfer 100% yakni prov. Sulawesi Utara 41.09%, Sulawesi Tengah 90.00% dan 50 kab/kota.

Serta, dua untuk kab./kota yang perlu diperhatikan karena transfer 40%, yaitu: kota Bandar Lampung 31.58% dan kab. Pegunungan Bintang 30.00%.

Selain itu, terdapat 62 Pemda yang telah berhasil 100% transfer dana NPHD PAM ialah prov. Sumbar, prov. Jambi, prov. Kalimantan Tengah dan 59 kab/kota.

Namun, ada masih 208 daerah juga yang belum transfer 100% ke PAM, yakni: 6 provinsi dan 202 kab/kota.

Sebagai catatan, Kemendagri sekali lagi akan terus mengingatkan agar Pemda dapat menyelesaikan proses pencairannya terutama yang transfernya belum mencapai 40% untuk diperhatikan guna memperlancar proses Pilkada Serentak Tahun 2020.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait