bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

Ombudsman Sumsel Sebut SMPN 1 Banyuasin Lakukan Pungli    

M Adrian Agustiansyah, Kepala Ombudsman RI. Perwakilan Sumatera Selatan

BUKAMATA.CO, BANYUASIN - M Adrian Agustiansyah, Kepala Ombudsman RI. Perwakilan Sumatera Selatan, pada, Kamis, (30/07/20) kemarin angkat bicara terkait pungutan yang dikeluhkan oleh wali murid di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Banyuasin. Pihak SMPN 1 Banyuasin II diduga telah melakukan Pungutan Liar karena melanggar Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).

Hal itu diungkapkan oleh Adrian menanggapi pemberitaan yang dimuat bukamata.co, 16 Juli 2020, yang berjudul "Dugaan Pungli di SMPN 1 BANYUASIN, Wali Murid Mengeluh"

"Sesuai pasal 51 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 menyebutkan sumber pendanaan pada satuan pendidikan di pemerintah daerah berasal dari peserta didik atau orang tua.  Dalam pasal 1 angka 4 dan 5 Permendikbud nomor 75 tahun 2016 disebutkan : 

"Pertama, pungutan merupakan penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/wali bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu tertentu. Kedua, sumbangan merupakan pemberian berupa uang, barang, jasa oleh peserta didik, orang tua/wali dan tidak mengikat satuan pendidikan " terang Adrian kepada bukamata.co.

Berdasarkan hal itu terang Adrian lagi, untuk SMA/SMK/SLB, masih diberi ruang untuk boleh melakukan pungutan atau sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).  Komite sekolah melakukan penggalangan dana pendidikan hanya dalam bentuk bantuan atau sumbangan.

"Untuk level SMP, karena memang wajib belajar, maka tidak diperbolehkan adanya pungutan. Melihat pemberitaan diatas, maka sumbangan yang dimintakan komite adalah menjurus ke pungutan liar, karena syarat sahnya pungutan paling tidak ada 2 hal,  ada aturan yang mengaturnya/memperbolehkannya dan di pungut oleh petugas yang sah " jelas Adrian.

Terkait adanya wali murid yang dirugikan tersebut, Adrian menganjurkan untuk melapor ke nomor Whatsapss pengaduan Ombudsman RI Perwakilan Sumsel 0811 9703 737. "Identitas pelapor bisa memilih untuk dirahasiakan " ujarnya

Sementara itu, Sakirin Kepala Badan Inspektorat Banyuasin, saat dikonfirmasi terkait keluhan wali murid tersebut menyatakan pihaknya akan melakukan penggalian informasi kembali.

"Sebelumnya terima kasih atas informasinya, tapi kami belum bisa memberi tanggapan dan akan kami koordinasikan dulu dengan diknas dan kroscek ke sekolah tersebut " kata Sakirin.

Sebelumnya diberitakan Wali Murid di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Banyuasin II Provinsi Sumatera Selatan mengeluhkan  pungutan yang dibebankan ke siswa.

Wali Murid yang enggan disebutkan namanya kepada bukamata.co, beberapa waktu lalu mengatakan setiap siswa diminta uang sumbangan Rp.40.000 dengan dalih uang komite, ditambah Rp.10.000 perbulan untuk pengadaan komputer.

"Jadi totalnya Rp.50.000," ujar wali murid yang enggan di sebutkan namanya saat menyampaikan keluhannya kepada bukamata.co.

Ia mengeluh tak hanya itu saja, setiap kenaikan kelas para murid juga terangnya lagi, dibebankan biaya daftar ulang dari angka Rp.160.000 hingga Rp.200.000 mulai dari kelas 7,8,9 dan diserahkan kepada guru bernama Yuliana.

"Ini aja yang baru masuk SMPN 1 ini kelas 7 di pinta uang sebesar Rp. 200.000 per siswa/siswi untuk beli atribut itu cuma bed nama, bed lokasi, topi, dasi, ikat pinggang, logo kelas, bendera merah putih, kartu pelajar siswa Tp.2020/2021, dan buku tatib siswa SMPN 1 BA.II.total Rp.200.000 bayarnya sama ibu Yuliana juga. Nanti kalau beli baju lain lagi pak " tutur wali murid tersebut.

Orang tua murid ini merasa sangat keberatan karena pungutan tersebut sangat membebani para orang tua. Apalagi katanya situasi akibat pandemi Covid-19 telah smenyebabkan merosotnya ekonomi, dan membuat pemasukan untuk keuangan menjadi sulit " tutur Wali murid tersebut.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait