bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

Apilkasi Kemendes PDTT, Sipemandu Desa Tak Hanya Pengaduan, Juga Layani Permintaan Informasi secara Online

Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi saat menjadi keynote speaker pada Diskusi Penguatan Tata Kelola Layanan Informasi Desa yang dilakukan secara online, di Jakarta, Rabu (29/7)

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Tak hanya melayani pengaduan, aplikasi Sipemandu Desa yang dikembangkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga melayani permintaan informasi tentang desa secara online.

Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi saat menjadi keynote speaker pada Diskusi Penguatan Tata Kelola Layanan Informasi Desa yang dilakukan secara online, di Jakarta, Rabu (29/7).

“Di sini (Sipemandu Desa) bisa dilakukan permintaan informasi publik secara online, kemudian pengaduan masyarakat secara online, kemudian informasi-informasi lain yang bisa di-tracking,” ujarnya.

Anwar Sanusi mengatakan, Sipemandu Desa juga telah menjadi fasilitas bagi masyarakat dalam memberikan berbagai masukan khususnya terkait program pembangunan perdesaan. Masukan dan informasi yang relevan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh tim yang bersangkutan.

“Dari Sipemandu ini kita banyak mendapat masukan. Dan kita punya forum untuk menyelesaikan masukan tersebut baik yang sifatnya saran, informasi, ataupun aduan. Misalnya kalau sekarang ini banyak aduan terkait BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa,” ujarnya.

Menurutnya, Kemendes PDTT saat ini terus melakukan pengembangan terkait kualitas data dan informasi. Tak jarang, data dan informasi yang dimiliki Kemendes PDTT juga dibutuhkan oleh kementerian/lembaga lainnya.

Selain itu, menurutnya, kualitas data juga sangat mempengaruhi ketepatan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Terkait tata kelola informasi, lanjutnya, Kemendes PDTT bekerjasama dengan Bappenas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupisi (KPK), Ombudsman, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk bersama-sama mengawal dan menjaga agar informasi yang diberikan kepada publik adalah akurat, tepat, cepat, dan handal.


“Terkait tata kelola informasi ini, apa yang kita lakukan, kita harus buka keluar, harus open mind untuk menyampaikan kepada publik. Meskipun kadang respon masyarakat ada yang positif, ada yang netral, maupun negatif,” ujarnya.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait