Jebloskan Bupati Inhu Yopi Arianto ke Penjara, Terapkan Pasal 160 KUHP

Jebloskan Bupati Inhu Yopi Arianto ke Penjara, Terapkan Pasal 160 KUHP

DR Muhammad Nurul Huda SH MH

BUKAMATA.CO, PEKANBARU - Merespon perbuatan brutal yang diduga dilakukan Yopi Arianto, Bupati Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) sewaktu Musyawarah Daerah (Nusda) Partai Golkar setempat, DR Muhammad Nurul Huda SH MH, praktisi hukum di Riau angkat bicara. Ketua DPD II Partai Golkar Inhu itu kata Nurul Huda dapat dijerat dengan pasal 160 KUHP..

Pasal tersebut kata Nurul Huda dapat diterapkan atas aksi pengeroyokan dan penganiayaan yang menimpa Sekretaris Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Kabupaten Indragiri hulu (Inhu) Riau Ilham Permana.

Nurul Huda, yang juga menggeluti ilmu hukum pidana ini menjelaskan, kalau dirinya melihat aksi pengeroyokan dan penganiayaan di Musda ke X DPD II Partai Golkar Inhu melalui rekaman vidio yang beredar di media sosial. Atas kejadian tersebut dia menilai sudah masuk unsur pidana yang mengakibatkan ada korban.

Baca Juga : Brutal ! Yopi Arianto Bupati Inhu Diduga Terlibat Pengeroyokan Sekretaris Ormas Partai Golkar

"Korban bisa mengusulkan pasal 160 KUHP kepada penyidik, jika penyidik tidak berkenan, maka bisa membuat laporan baru, nanti dipenyidikan bisa dijadikan satu penyidikan atau terpisah," kata Nurul Huda yang juga dosen di Pascasarjana Universitas Islam Riau ini, Sabtu, 29 Agustus 2020.

Ditegaskan Nurul Huda, penyidik yang memegang perkara korban penganiayaan di Musda Golkar Inhu, harusnya segera menaikkan status perkara menjadi penyidikan. Pasalnya kata dia hal tersebut dimaksudkan agar penyidik bisa dibantu jaksa penuntut dalam merumuskan pasal yang tepat untuk menjerat pelaku utama.

"Penambahan pasal 160 KUHP terhadap perkara pengeroyokan dan penganiayaan yang dilaporkan korban, hal ini dilakukan penyidik jika penyidik tidak yakin terhadap pasal pasal yang sedang diusut terhadap perkara," ujar Nurul Huda yang juga sebagai Direktur Forum masyarakat bersih (Formasi) Provinsi Riau.

Menurut Nurul Huda, jika penyidik hanya menerapkan pasal 351 Jo 170 KUHP, maka aktor utama tidak bisa ditangkap dalam peristiwa pengeroyokan di Musda ke X Golkar Inhu kata Nurul Huda, penerapan pasal 160 KUHP untuk menyelesaikan sampai tuntas kasus korban pengeroyokan. 

"Dalam rekaman vidio yang beredar, saya lihat Bupati Inhu Yopi Arianto membuka kancing baju, dia sebagai ketua DPD II Golkar Inhu, setelah dia membuka baju dan menunjuk-nunjuk peserta Musda terjadilah pengeroyokan, apa yang disebut Yopi saat itu, ini harus didalami penyidik," jelasnya.

Untuk diketahui, laporan korban pengeroyokan atas nama Ilham Permana tentang pengeroyokan dan penganiayaan ke Polres Inhu pada Rabu (26/8/2020) sekitar pukul 23.30 WIB dengan bukti surat laporan polis nomor STTL/61/VIII/2020/RIAU/RES INHU tertanggal Kamis (27/8/2020).

Yopi sendiri saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya di nomor +62 821-7061-XXXX melalui pesan aplikasi Whatsapp belum memberikan keterangan atas aksi koboinya tersebut. Hingga berita ini dilansir bukamata.co masih menunggu keterangan lebih lanjut dari Yopi Arianto.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait