bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

Politisi PKS Kritik Perubahan UU Penyiaran Dalam RUU Cipta Kerja  

Sukamta, Anggota Komisi I DPR RI

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Pembahasan RUU Cipta Kerja ternyata telah mengubah beberapa pasal dalam UU RI No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Di antaranya soal dihapusnya sanksi pidana larangan iklan rokok, minuman keras dan zat adiktif. Selain itu juga diubahnya perizinan siaran untuk radio dan televisi dari Kementerian menjadi Pemerintah.

Tidak hanya itu, dalam RUU Cipta Kerja itu juga menghapus perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran dan pencabutannya. Serta  menghapus syarat izin penyelenggaraan penyiaran bagi lembaga jaringan berlangganan.

Hal itu disampaikan oleh Sukamta, Anggota Komisi I DPR RI, pada, Rabu (9/9) di Jakarta. 

“Perubahan yang dilakukan RUU Cipta Kerja terhadap UURI No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran ini bertentangan dengan semangat UU Penyiaran itu sendiri " kata Sukamta kepada bukamata.co, Rabu (9/9/2020).

Khususnya papar Sukamta, bertentangan dengan tujuan penyiaran, yaitu untuk memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Dijelaskan Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI ini, bahwa penghapusan sanksi pidana larangan iklan rokok, minuman keras dan zat adiktif menjadi hanya sanksi administratif tidak sejalan dengan semangat penyiaran.

Dimana kata Sukamta., salah satu tujuannya adalah terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa.

"Penghapusan sanksi pidana dapat mengakibatkan semakin banyaknya iklan minuman keras, rokok, zat adiktif, dan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan di radio dan televisi. Larangan iklan terhadap eksploitasi anak di bawah umur juga dapat menyuburkan praktik-praktik eksploitasi anak dalam kegiatan bisnis " kata Sukamta.

Doktor lulusan Inggris ini juga menambahkan bahwa pengontrolan dunia penyiaran agar tetap di jalurnya juga menjadi sulit dilakukan jika perpanjangan dan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) dihapus. 

Menurut Sukamta, akibat penghapusan tersebut, pemerintah akan mengalami kesulitan untuk mengontrol konten penyiaran.

"Dengan pengaturan yang existing saja dengan adanya perpanjangan IPP secara berkala, kita masih belum mencapai hasil yang memuaskan, apalagi jika kewajiban ini dihapus. Dengan cara apa kita dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementerian Kominfo mengontrol dunia penyiaran? " tukas Sukamta.

Dikatakan Sukamta, perubahan-perubahan tersebut cenderung mengarahkan kepada liberalisasi penyiaran. Ia menegaskan bahwa dirinya menolak kebijakan penghapusan tersebut.

"Mengapa tidak dipikirkan perubahan yang lebih progressif dan sangat dibutuhkan saat ini?. Misalnya soal digitalisasi penyiaran dengan migrasi digital menggunakan model single-mux?. Sebetulnya soal digitalisasi penyiaran ini yang lebih mendesak untuk diatur,” ujar wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait