bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

Penikmat Gratifikasi Kasus Joko Chandra, Selain Berbentuk Duit Juga Ada Layanan Seks 

Djoko Tjandra (Foto Adam Bariq/Antara Foto)

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Wacth (IPW) menyebutkan bahwa dalam kasus Joko Candra (Joker) melibatkan begitu banyak institusi mulai NCB Polri, Bareskrim Polri, Polda Kalbar, Imigrasi, Kelurahan, Dukcapil, Kejaksaan, Pengadilan dan lainnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta membentuk tim independen yang langsung dipimpin Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) sehingga semua yg terlibat bisa dijerat.

"Penanganan kasus Joko Candra sudah salah kaprah sejak awal. Akibatnya terjadi tebang pilih dan upaya melindungi satu sama lain di kalangan aparatur. Seharusnya, melihat begitu banyak institusi dan aparatur yang terlibat, kasus ini seharusnya ditangani Tim Independen yg diketuai Menko Polkam " ungkap Neta kepada bukamata.co, Sabtu, 13 September 2020.

Dimana nantinya lanjut Neta, KPK menjadi pemimpin dalam memburu gratifikasi uang segar di balik kasus Joko Candra tersebut.

"IPW sendiri melihat dalam kss Joko Candra ada gratifikasi uang, gratifikasi asmara dan gratifikasi seks. Jika dipetakan kasus Joko Candra melibatkan begitu banyak institusi mulai NCB Polri, Bareskrim Polri, Polda Kalbar, imigrasi, keluruhan, Dukcapil, kejaksaan, pengadilan dan lainya " kata dia.

Menurut Neta, jika hanya Polri yang mengusut, korps bhayangkara tidak akan mampu.

"Polri sendiri kerepotan mengusut di internalnya, bagaimana kepolisian mampu mengusut dugaan keterlibatan oknum di eksternal polri " kata dia.

Jadi, lanjut Neta, tidak perlu heran jika laporan Wakil Kedua Gerindra Arief Puyuono tentang dugaan keterlibatan Ketua PN Jaksel tak kunjung diproses polisi.

Dikatakan Neta, jika pola penanganan kasus Joko Candra dilakukan secara parsial, dirinya meyakini tidak akan tuntas secara terang benderang hingga ke akar akarnya.

Karena kata Neta, kasus tersebut hanya menjerang kelompok-kelompok tertentu yang tidak punya orang kuat untuk melindungi pelaku.

"Sebab itu jika kasus Joko Candra memang mau dituntaskan, presiden harus membentuk tim independen yang diketuai Menko Polhukam sehingga semua yang terlibat bisa dijerat oleh hukum " tutupnya.

Informasi yang berhasil dirangkum, penyidikan kasus Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra masih terus bergulir hingga kini. Terbaru, KPK melakukan gelar perkara dengan Bareskrim Polri.

Dalam kasus Djoko Tjandra ini bisa dibilang terbagi dalam beberapa klaster. Di Bareskrim, klaster tindak pidana umum soal penggunaan surat jalan palsu dan klaster tindak pidana khusus soal dugaan suap terkait penghapusan red notice. Di Kejagung ada klaster kasus dugaan suap pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait