bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

Mantap Kali Wak, Kata Wamenkeu Masyarakat Miskin Bisa Dapat Lebih dari Satu Insentif

Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta. (Foto ANTARA)

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara,  realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyerap anggaran hingga Rp695,2 triliun harus tepat sasaran. Pihaknya akan memastikan bahwa anggaran yang banyak tersebut dapat terealisasikan dan diserap sampai ke masyarakat miskin. 

“Kita harus memastikan alokasi anggaran tersebut diserap dan direalisasikan sesuai dengan ketentuan tapi juga tepat dalam penyaluran,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Dia menyatakan tepat sasaran memiliki artian sesuai dengan target pemerintah dalam program tersebut, seperti perlindungan sosial yang penerimanya harus merupakan masyarakat rentan dan miskin.

Diterangkan Wakil Sri Mulyani ini, program perlindungan sosial sendiri memakan anggaran sebesar Rp203,9 triliun yang terdiri dari PKH Rp37,4 triliun, sembako Rp43,6 triliun, bansos Jabodetabek Rp6,8 triliun, dan bansos non-Jabodetabek Rp32,4 triliun.

Selanjutnya Program Kartu Pra Kerja Rp20 triliun, diskon listrik Rp6,9 triliun, logistik/pangan/ sembako Rp25 triliun, serta BLT Dana Desa Rp31,8 triliun.

“Tepat sasaran menurut saya artinya itu dan diperoleh oleh yang memang menjadi sasaran dari program tersebut. Bantuan untuk rumah tangga yang tepat sasaran adalah untuk warga miskin dan rentan,” katanya.

Bahkan kata dia masyarakat rentan dan miskin bisa mendapat lebih dari satu insentif seperti dari program perlindungan sosial yaitu PKH atau Kartu Sembako dengan dukungan UMKM jika warga tersebut memiliki usaha mikro.

“Buat saya selama peruntukannya tepat maka ini bukan tumpang tindih. Ini memang bentuk keberpihakan pemerintah kepada rumah tangga, dunia usaha, usaha mikro, dan usaha yang taat pajak,” tegasnya.

Suahasil pun mengimbau APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), SPI (Satuan Pengawas Internal), APH (Aparat Penegak Hukum), dan pengawas lainnya untuk meningkatkan sinergi dalam mengawasi penggunaan anggaran PEN.

“Terus dilakukan sehingga bisa didapatkan sinergi yang memang benar-benar akan merumuskan seperti apa sih artinya akuntabel, efisien, cepat, namun tetap pada aturan,” tegasnya.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait