bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

Bukan Hanya Pelaku, Pemerintah Juga Proses Hukum Otak Demo Anarkis Tolak UU Cipta Kerja

Mahfud MD, Menko Polhukam saat konferensi pers secara virtual di Jakarta, Kamis (1/10/2020). (Foto ANTARA/Syaiful Hakim/am).

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Para pelaku serta aktor menunggangi aksi demonstrasi UU Cipta Kerja yang anarkis dan kriminil akan diproses hukum oleh pemerintah.

Hal itu dikatakan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis malam (8/10/2020), melalui live Instagram Kemenko Polhukam.
 
"Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal," tegas Mahfud .

Dikatakan Mahfud, Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi sepanjang semua itu dilakukan dengan damai menghormati hak-hak warga yang lain dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, tambah Mahfud MD lagi, ketidakpuasaan atas UU Cipta Kerja bisa ditempuh dengan cara sesuai konstitusi.

"Yaitu dengan menyalurkan lewat PP, Perpers, Permen, Perkada sebagai delegasi UU. Bahkan bisa diadukan melalui mekanisme Judicial Review atau uji materi dan formal ke MK," kata Mahfud.

Pemerintah pun menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa yang menolak UU Cipta Kerja dengan merusak fasilitas umum dan melukai petugas serta menjarah.

"Tindakan itu jelas merupakan kriminil dan tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan," tegasnya.

Sebelum melakukan konferensi pers Mahfud menggelar rapat bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Mendagri Tito Karnavian. Pernyataan dari pemerintah itu ditandatangani oleh para pejabat 

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait