bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

Ngeri Kali, Beredar Surat Kop Pemprov Kepri ke Perusahaan Minta Bantuan Dana Pengamanan Pilkada

Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah (Foto Antara)

BUKAMATA.CO, BATAM - Karo Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diperintahkan melaporkan kasus pemalsuan surat permohonan bantuan pelaksanaan pengamanan Pilkada 2020 ke Polda setempat.

Hal itu disampaikan oleh Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah dalam keterangan persnya di Batam, Sabtu (17/10/2020). "Kami sudah perintahkan Karo Hukum segera memprosesnya. Pemalsuan itu juga sudah disampaikan langsung Pak Isdianto (Gubernur Kepri yang sedang cuti Pilkada) kepada Kapolda," katanya.

Dimana surat palsu itu berisi permohonan bantuan dana pengamanan pelaksanaan pilkada, tertanggal 12 Oktober 2020.

Menurut Arif, terdapat banyak kejanggalan dalam surat, di antaranya menggunakan kop gubernur, tapi tanda tangan atas nama Isdianto sebagai Plt Gubernur. Padahal pada 12 Oktober, Isdianto menjalani cuti, dan Kepri dipimpin Pjs Gubernur Bahtiar.

Kemudian pada nomor surat tertulis BKD, padahal OPD tersebut disingkat BKPSDM, bukan BKD. Oleh sebab itu, ia menegaskan, surat itu palsu dan tidak benar.

"Surat itu tidak benar dan Pemprov Kepri tidak ada sangkut pautnya. Untuk dana NPHD yang diperuntukan bagi keamanan sudah 100 persen dikucurkan dan tidak ada masalah," kata Arif.

Saat ini, Biro Hukum Pemprov Kepri menyiapkan berbagai bukti, termasuk dokumen bertandatangan Isdianto, sebagai data pembanding penyidik.

Sementara itu, surat itu sudah sempat beredar di sejumlah perusahaan yang ada di Kepri. Surat itu bernomor 110/808/2.1BKD dengan keterangan penting dan segera.

Karenanya Arif menegaskan agar perusahaan tidak menanggapi surat itu, karena palsu dan dilakukan untuk mencari keuntungan tersendiri dan merugikan Isdianto.

"Intinya pihak perusahaan tidak menanggapi surat itu," kata dia menegaskan.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait