bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

Kemendes PDTT segera Siapkan Rancangan Peraturan Pemerintah terkait BUM Desa

Kemendes PDTT

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar siapkan  Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, RPP BUM Desa tersebut sebagai badan hukum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, RPP ini akan secepatnya disampaikan kepada Presiden RI. Dia juga mengatakan, penyusunan dilakukan semaksimal mungkin, serta dalam bentuk yang sederhana dan mudah untuk dipahami. 

"Yang kita hadapi adalah masyarakat desa dengan berbagai kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia). Jadi kita upayakan sedemikian rupa, sesederhana mungkin sehingga tidak membutuhkan dahi berkerut ketika membaca," ujarnya di Jakarta, Selasa (20/10).

Menurutnya, Undang-Undang tersebut memudahkan BUM Desa dalam menjalin kerjasama bisnis, mengakses permodalan, mengembangkan ekonomi, hingga mempermudah dalam memberikan layanan umum.

Hal ini merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja, pasal 117, yang menetapkan BUM Desa sebagai badan hukum adalah pasal yang telah lama dinantikan oleh BUM Desa.  

"Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bagian penting, karena memang ditunggu-tunggu pasal itu (Pasal 117)," ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Penyusunan RPP BUM Desa melibatkan berbagai pihak untuk memastikan RPP tersebut mengakomodir aspirasi dari seluruh elemen yang ada.

"Ini (RPP BUM Desa) betul-betul kita sikapi dengan cepat, akurat, tapi juga moderat. Moderatnya apa, kita mengajak sebanyak mungkin pihak untuk diskusi," ungkapnya.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait