bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

Kemendes Gandeng OJK Kembangkan LKD Selamatkan Dana Rp12,7T

Penandatanganan PKB oleh Deputi Komisioner Pengawas Bank IV OJK Ahmad Soekro Tratmono dan Plt. Sekretaris Jenderal Kemendesa PDDT Taufik Madjid.

BUKAMATA.CO, SURABAYA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Otoritas Jasa Keuangan sepakat mengembangkan bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD) yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) unit usaha dari Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA).

Penandatangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dilaksanakan di Gedung Grahadi Surabaya oleh Deputi Komisioner Pengawas Bank IV OJK Ahmad Soekro Tratmono dan Plt. Sekretaris Jenderal Kemendesa PDDT Taufik Madjid dan disaksikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. 

PKB tersebut mengatur tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan, Pengembangan BUM Desa /BUM Desa Bersama, Serta Pengembangan LKM Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi.  

Pada tahap awal di Jawa Timur ini akan didirikan sebanyak 147 LKD sebagai proyek percontohan (pilot project) yang akan mengelola dana bergulir sekitar Rp 600 miliar yang selama ini dikelola oleh unit usaha simpan pinjam Bumdesma. 

Aktivitas total 5.300 UPK di seluruh Indonesia masih berjalan namun tidak ada pengawasan profesional karena unit tersebut belum memiliki badan hukum yang jelas. Dalam UU Cipta Kerja pasal 117 menyatakan BUMDes adalah badan hukum.  

“Menindaklanjuti berbagai diskusi dengan OJK untuk menyelamatkan dana bergulir Rp12,7 triliun agar dana tersebut digunakan untuk kepentingan warga masyarakat miskin berbasis kecamatan,” ujar Abdul Halim Iskandar, Mendes PDTT. 

“Wujud kekeluargaan diantaranya BUMdes tidak boleh menjadi pesaing usaha masyarakat,” ujarnya

Kemendes PDTT bersama berbagai pihak tengah menyiapkan RPP BUMDesa yang simultan dengan penyiapan LKD. Diharapkan LKD bisa diresmikan pada Desember 2020 dengan asumsi RPP telah menjadi Peraturan Pemerintah (PP).

“Selanjutnya, pada 2021-2022 bersama OJK dan pemerintah daerah seluruh Indonesia kita akan mewujudkan sampai 5.300 LKD. Saat ini nama LKD masih bersifat sementara karena itu Kemendes PDTT telah mengusulkan sejumlah nama untuk diputuskan Presiden Joko Widodo," ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini. 

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait