bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

DPR RI: Menteri BUMN Harus Kawal Pembangunan KCBJ

Ilustrasi Kereta Cepat

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Toha dorong Menteri BUMN untuk ikut mengawal penyelesaian proyek pembangunan strategis nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sesuai target. Hal ini disampaikan Toha, Senin (26/10/2020).

Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan tersebut selesai pada akhir 2021 mendatang. Hingga saat ini, proses pembangunan sudah mencapai 60 persen.

“Karena ada beberapa BUMN yang terlibat dalam proyek tersebut, maka Menteri BUMN mestinya juga ikut mengawal penyelesaian proyek tersebut. Apalagi, Pak Presiden Jokowi menargetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa beroperasi di akhir 2021,” ujar Toha.

60 persen saham KJCB merupakan  milik PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan sisanya milik China Railway International Co. Ltd.

Toha juga menyampaikan, DPR RI bisa saja memanggil PT PSBI untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP), dalam evaluasi kinerja penyelesaian proyek.

“Ya bisa kami memanggil PT PSBI untuk RDP, karena mitra kerja Komisi VI salah satunya dengan Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN,” papar Toha.

PT PSBI yang juga ikut menyetor modal tunai dinilai mesti turut memertanggung jawabkan proses pembangunan ini.

“Intinya, DPR ikut bertanggung jawab agar proyek tersebut tepat waktu sesuai harapan Pak Presiden Jokowi. Jadi, DPR juga perlu mengetahui sejauh mana perusahaan BUMN tersebut terlibat, dan bagaimana perannya,” ucapnya.

Terkait komposisi direksi PT KCIC yang mewakili BUMN hanya berasal dari PT WIKA, Toha menyatakan, hal itu juga bisa menjadi bahan pertanyaan saat RDP.

“Hal itu juga bisa ditanyakan dalam RDP. Niat kami, bagaimana semua perusahaan BUMN terlibat secara sinergi dalam proyek tersebut,” pungkasnya.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait