bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

Kapuspen Kemendagri: Penanganan Covid-19 Butuh Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan.

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan nilai kesadaran semua pihak penting untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan keamanan kesehatan. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, beberapa sektor yang terdampak besar oleh pandemi diantanya pedagang besar maupun eceran, pengusaha transportasi, pergudangan, penyediaan akomodasi dan lain-lain. 

Benni menyampaikan, Pemerintah sudah membuat payung hukum melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. 

"Ini yang menjadi payung hukum utama, sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19,” kata Benni saat menjadi Narasumber pada Silaturahmi Nasional Badan Publik & Rapat Koordinasi Nasional ke-11 Komisi Informasi se-Indonesia 2020 secara daring dengan tema “Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Indonesia Sehat”

Menurut Benni, apabila tidak ada perubahan pola hidup untuk menyesuaikan diri dengan situasi pandemi ini, maka akan sulit bangkit dari dampak Covid-19 saat ini. Dukungan tak hanya dari pemerintah, tetapi juga masyarakat turut andil untuk menciptakan lingkungan yang bebas dan aman dari Covid-19.

“Penanganan Covid-19 ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, butuh kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Karenanya narasi penyampai Informasi Publik terutama Covid-19 ini harus disusun dengan tujuan yang jelas (dan) terukur,” imbuhnya.

Hasil survei BPS menunjukkan sebanyak 41,91 persen dari jumlah total responden mengalami penurunan pendapatan. 60,74 persen di antaranya berstatus dirumahkan dan terus mengalami penurunan pendapatan, dan 35,78 persen yang masih bekerja dengan mengalami penurunan pendapatan. 

Benni berharap, pemerintahan  pusat dan daerah tetap melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dengan mengoptimalkan teknologi informasi secara transparan, cepat, tepat, dan akuntabel. 

“Untuk itu, perlu mengoptimalkan penyediaan dan penyampaian informasi tentang Covid-19 ini secara transparan, sehingga tidak menimbulkan kepanikan kegelisahan apalagi sampai menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Jika hal ini terjadi tentunya proses mewujudkan keseimbangan antara kesehatan, ekonomi, dan lain-lain tentu tidak akan terganggu," papar Benni. 

"Pemerintah juga harus responsif dalam melayani permohonan Informasi Publik pengaduan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, dan yang ketiga pemenuhan hak publik untuk tahu, karena ini merupakan hak dasar yang memang harus disampaikan kepada publik,” tandasnya.

Tags :Benni Irwan
Komentar Via Facebook :

Berita Terkait