bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

Komisioner KPUD dan Bawaslu Ogan Ilir akan Dilaporkan ke DKPP

Achmad Sazali, Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD Repdem) Provinsi Sumatera Selatan.

BUKAMATA.CO, PALEMBANG - Seluruh komisioner KPUD kabupaten Ogan ilir dan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir akan dilaporkan ke DKPP. Hal ini disampaikan Achmad Sazali, Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD Repdem) Provinsi Sumatera Selatan dalam pernyataan pers nya pada Kamis (28/10/2020).

Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti keputusan MA yang membatalkan Keputusan KPUD kabupaten Ogan Ilir atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir.  

Jack, sapaan akrab Achmad Sazali menyampaikan, Pelaporan dilakukan setelah keluar Keputusan MA karena hal itu sebagai bentuk konkret penghormatan kader Banteng terhadap proses hukum yang sedang berjalan. 

“Iya kita akan segera membuat laporan ke DKPP, karena kita melihat ada upaya sistematis yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk menjegal Calon yang di Usung oleh PDI Perjuangan, tentu hal tersebut menjadi preseden buruk Demokrasi, " ujar nya. 

Repdem Sumsel menilai keputusan KPUD kabupaten Ogan Ilir sangat dipaksakan,  dan Repdem Menduga keputusan tersebut adalah pesanan pihak yang berkepentingan dengan digugurkannya pasangan Ilyas-Endang dalam Pemilu Kada Kabupaten Ogan ilir. 

“Bukan tidak mungkin ada aktivitas transaksional atau kemungkinan terjadinya gratifikasi atas dipaksanya keputusan yang sangat tidak memiliki dasar hukum dalam korelasi regulasi Pemilu Kada” Terang Jacak.

Untuk itu Repdem akan segera melaporkan Semua komisioner KPUD dan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir kepada DKPP untuk dilakukan pemecatan secara tidak hormat.

“Bahkan Repdem juga menduga ada unsur tindak pidana dari preseden tersebut, yakni adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh Semua komisioner baik KPUD kabupaten Ogan Ilir maupun Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir” Lanjut Jack. 

Jika terbukti ada unsur pidananya maka Repdem Sumatera Selatan meminta kepada kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk segera menindaklanjuti persoalan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait