Bupati Kepulauan Meranti Dilaporkan ke KPK, Ada Apa?

Bupati Kepulauan Meranti Dilaporkan ke KPK, Ada Apa?

Ilustrasi

BUKAMATA.CO, SELAT PANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, H Irwan Nasir dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan terima gratifikasi rekrutmen calon pegawai di Pemerintahan Kabupaten Meranti tahun 2017-2020. 

Kasus ini dilaporkan oleh Sani Alwi, tokoh masyarakat Kepulauan Meranti, didampingi kuasa Hukumnya Abu Bakar Sidik. Dugaan gratifikasi berawal dari orang dekat Bupati Mahmudin, meminta Sani mencari masyarakat untuk direkrut menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dikutip dari katakabar.com, Jumat (04/12/2020), Abu Bakar mengatakan Mahmudin juga meminta Sani untuk merekrut tenaga honorer daerah, perpindahan dinas guru, dan sebagainya.

Mahmudin mengatakan kepada klien kami bahwa dia disuruh oleh Bupati untuk mencari orang-orang untuk bisa masuk sebagai calon PNS,” terang Abu Bakar Sidik.

 Sani kemudian mencoba mencari masyarakat yang sesuai dengan permintaan Mahmuddin tersebut dengan menyerahkan sejumlah uang untuk dapat menempati posisi rekrutmen. Sani berhasil mengumpulkan sebanyak 175 orang dengan jumlah uang sebanyak Rp2.151.000.000.

“Setelah sekian lama, masyarakat tentu ribut. Akhirnya klien kami menuntut Mahmuddin, lalu dia membawa ke rumah dinas bupati,” terang dia.

Sani dilaporkan oleh Bupati, dengan tuduhan pemalsuan surat dan pencemaran nama baik. Sani kemudian membuat pengaduan, baik itu ke Polres Meranti maupun ke KPK atas dugaan tindak pidana gratifikasi.

“Yang kita laporkan, Mahmuddin dan Bupati Meranti. Saat ini dalam proses penyidikan di Polres Meranti. Kita sebagai pelapor sudah diperiksa dan saat ini menunggu proses,” jelasnya.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait