bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

Buka Sidang Prolegnas, Puan Soroti Penanganan Covid-19

Ketua DPR RI, Puan Maharani.

BUKAMATA.CO, JAKARTA - DPR RI terapkan Protokol Kesehatan Covid-19 dengan kehadiran fisik sebanyak 20 persen. Hal ini disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani saat pembukaan masa persidangan III tahun sidang 2020-2021, Senin (11/1/2021) di Jakarta. 

Puan juga menyampaikan komitmen DPR RI dalam menangani pandemi Covid-19 yang hingga kini masih belum usai. 

"DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk ikut melakukan upaya-upaya terbaik melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, dalam mengatasi Pandemi Covid-19 dan dampaknya serta dalam memastikan tugas-tugas negara tetap dapat berjalan dengan baik, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan kehadiran secara fisik sebanyak 20%," ungkapnya. 

Puan juga membahas, fungsi anggaran DPR RI akan difokuskan pada kualitas belanja negara untuk penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, dan keberlanjutan pembangunan nasional. 

"Dalam fungsi pengawasan, DPR RI akan memberi perhatian pada penyelenggaraan pelayanan publik dan negara dalam situasi pandemi," imbuhnya.

Pada masa sidang ini, pelaksanaan fungsi legislasi, akan terlebih dahulu segera menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021. 

"Penetapan Prolegnas Prioritas ini penting fungsinya sebagai skala prioritas pada tahapan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) pada Pembicaraan Tingkat I. Penetapan daftar RUU ini merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan hukum nasional yang dinilai dapat mempercepat terwujudnya tujuan bernegara," papar Puan. 

Selain penetapan Prolegnas Prioritas Tahun 2021, DPR pada masa persidangan ini akan membahas sejumlah RUU bersama Pemerintah, yaitu antara lain:

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 

4. RUU tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dengan Negara-Negara EFTA).

"Pelaksanaan fungsi legislasi DPR selalu menjadi perhatian rakyat Indonesia dalam menilai kinerja DPR. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang tinggi dari kita semua dalam merancang dan menetapkan RUU prioritas tahun 2021, serta menyelesaikan sejumlah RUU pembahasan tingkat I yang sedang berlangsung," tutur Puan.

Puan menambahkan, selama kurun waktu sepuluh bulan berada dalam Pandemi Covid-19, serta hari-hari kedepan yang juga belum menunjukan pandemi akan berakhir, telah membawa kesadaran bahwa apabila aktivitas masyarakat terus berhenti maka akan berdampak pada penurunan kesejahteraan rakyat yang semakin dalam. 

"Oleh karena itu diperlukan kekuatan nasional untuk bekerja bersama, bergotong royong dalam mengatasi Pandemi Covid-19, yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, sehingga aktivitas masyarakat di segala bidang dapat berjalan dan pemulihan secara bertahap dapat terwujud," imbuhnya. 

Oleh karena itu, kata Puan, DPR RI pada masa sidang ini, melalui fungsi konstitusionalnya, akan terus memperkuat upaya-upaya pengendalian pandemi, pemulihan aktivitas masyarakat, dan pemulihan ekonomi nasional.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait