bukamata.co

Copyright © bukamata.co
All rights reserved
Desain by : sarupo

Penghapusan Usia Pesawat Tak Konsultasi dengan DPR-RI, PKS Sebut Masalah Penerbangan Bermuara di Regulasi

Ilustrasi (internet)

BUKAMATA.CO, JAKARTA - PKS sayangkan penghapusan usia pesawat oleh pemerintah yang tidak melakukan konsultasi dengan DPR. Hal ini disampaikan Suryadi JP. Komisi V DPR-RI F-PKS kepada bukamata.co, Selasa (12/1/2021). 

Suryadi mengatakan, hal seperti jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang telah berusia 26 tahun diduga salah satunya berkaitan dengan usia pesawat tersebut. 

Banyak pihak menduga jatuhnya pesawat ini ada kaitannya dengan usia pesawat yang telah tua (aging aircraft). Seperti diketahui salah satu syarat pendaftaran pesawat udara adalah harus memenuhi ketentuan persyaratan batas usia pesawat udara yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 26 ayat 1 huruf c UU Penerbangan 2009).

Suryadi menyayangkan aturan ini telah dihapuskan melalui pemberlakuan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga tidak ada lagi batas usia pesawat pada saat pendaftaran. 

"Sedangkan dalam Peraturan Menteri dengan nomor PM 155/2016, usia batas pesawat utk pendaftaran pertama adalah maksimum 15 tahun, dan non pendaftaran pertama adalahi 35 tahun," imbuhnya.

Tetapi kemudian aturan ini juga dicabut melalui PM 27 Tahun 2020 yang ditandatangani pada 13 Mei 2020 sebelum berlakunya UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

"Perubahan ini dilakukan tanpa konsultasi dengan DPR," kata Suryadi.

Suryadi juga membenarkan bahwa usia pesawat tidak berpengaruh terhadap kelaikudaraan sebuah pesawat. Yang berpengaruh adalah faktor perawatannya, didalamnya tentunya termasuk penggantian komponen yang rusak dan juga komponen yang memiliki usia terbatas (kadaluarsa). 

"Namun, dalam hal ini terdapat pencatatan yang terkait dengan usia komponen pesawat, misalnya waktu total penggunaan kerangka pesawat, mesin dan baling-baling. Waktu total ini dapat berupa jumlah total jam penerbangan ataupun berdasarkan kalender maupun jumlah pendaratan. Semua aturan ini terdapat dalam berbagai peraturan menteri yang mengacu kepada Civil Aviation Safety Regulation (CASR) yang juga berlaku secara internasional," paparnya.

Suryadi menilai, untuk saat ini yang jelas dapat kita lihat adalah adanya indikasi pelemahan regulasi dan pengawasan dari Pemerintah terhadap Badan Usaha Angkutan Udara. 

"Sebagai contoh adalah pencabutan PM 155/2016 melalui PM 27 Tahun 2020, padahal pada saat itu pasal 26 ayat 1 huruf c UU No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan masih berlaku. Pada saat itu hal ini tentunya merupakan pelanggaran terhadap amanat UU No.1 tahun 2009 oleh Menteri Perhubungan, walaupun kemudian ketentuan tersebut berhasil dihapuskan melalui pemberlakuan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lebih jauh dari itu UU No.11 tahun 2020 Cipta Kerja juga banyak menghapus pasal-pasal didalam UU No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan, dimana salah satu contohnya adalah pengubahan Pasal 118 ayat 1 huruf f yang tadinya mewajibkan angkutan udara niaga untuk melaporkan kegiatan angkutan udara setiap bulan sekarang tidak lagi disebutkan secara pasti jangka waktunya, padahal untuk angkutan udara bukan niaga pada Pasal 118 ayat 3 huruf c jangka waktu pelaporan tidak diubah tetap setiap bulan," papar Suryadi.

Atas dasar indikasi-indikasi tersebut, Suryadi mencurigai bahwa segala sengkarut masalah penerbangan sesungguhnya bermuara di tingkat regulasi, pelaksanaan hingga pengawasan oleh Pemerintah sendiri. 

"Sehingga sudah seharusnya Pemerintah juga ikut bertanggung jawab dan segera memperbaiki segala jenis regulasi yang terlalu lemah dan memperkuat pengawasan terhadap Badan Usaha Angkutan Udara," pungkasnya. 

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait