Ketua PBNU Ingin Ujaran Kebencian Terkait Wacana Revisi UU ITE Mesti Jadi Perhatian

Ketua PBNU Ingin Ujaran Kebencian Terkait Wacana Revisi UU ITE Mesti Jadi Perhatian

KH Robikin Emhas , Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Revisi Undang-undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mendapat perhatian publik, poin ujaran kebencian harus tetap menjadi perhatian lantaran berdampak serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.  

Hal itu disampaikan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Robikin Emhas dalam pernyataannya, di Jakarta, Rabu (17/2/2021).

"Tidak berarti bahwa dengan dalih kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin konstitusi maka masyarakat dibiarkan mengalami keterperosokan kesatuan dan keutuhan bangsa dengan adanya ujaran kebencian yang dilegalisasi," kata Robikin.

Karena menurut Robikin, UU ITE semestinya memang dikembalikan kepada semangat dibentuknya UU tersebut, antara lain untuk melindungi konsumen ketika melakukan transaksi elektronik.

Sebagaimana dimaklumi, kata dia, transaksi elektronik di era digital sekarang ini kian marak dan menjadi satu kelaziman, tetapi menimbulkan dampak negatif, seperti maraknya penipuan.

"Itulah yang penting untuk mendapatkan jaminan kepastian agar konsumen tidak dirugikan," ujarnya.

Baca juga: Baleg tunggu Bamus kemungkinan masuknya revisi UU ITE di Prolegnas

Baca juga: Pakar keamanan siber dukung Presiden dan DPR revisi pasal karet UU ITE

Meski demikian, kata Robikin, bukan berarti kemudian UU ITE tidak boleh memuat larangan-larangan mengenai "hate speech" (ujaran kebencian), "fake news", dan semacam-nya.

Sebab, lanjut dia, ujaran kebencian, apalagi yang berdampak serius, berupa tindakan adu domba antargolongan, antarkelompok masyarakat, antar-penganut agama, antar-etnis tetap perlu diwadahi dalam UU ITE.

"Nah, seninya adalah bagaimana mengatur berbagai norma dalam UU ITE, tetapi tidak masuk kategori mengungkung kemerdekaan berpendapat sebagaimana dijamin konstitusi," tutur-nya.

Artinya, kata Robikin, kemerdekaan berpendapat tidak boleh di kungkung, tetapi jangan kemudian dibiarkan berjalan tanpa aturan yang justru merugikan bangsa dan negara.

"Hemat saya, 'review' parlemen atas UU ITE tepat, usul pemerintah tepat, tetapi tidak boleh membiarkan kehidupan tanpa aturan," tukasnya.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait