Kuasa Hukum Eks Dirut BPR Palembang Sebut Berita Terkait Tuntutan Terhadap Kliennya Menyesatkan Publik

Kuasa Hukum Eks Dirut BPR Palembang Sebut Berita Terkait Tuntutan Terhadap Kliennya Menyesatkan Publik

Persidangan kasus eks Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Palembang periode 2013–2018 H. Armansyah.

BUKAMATA.CO, PALEMBANG - Kuasa Hukum mantan Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Palembang periode 2013–2018 H. Armansyah (56), Raju Diagunsyah SH menyampaikan hak jawab atas pemberitaan yang menurutnya menyesatkan publik, Minggu (23/5/2021).

Sebelumnya, sempat beredar berita di media online terkait Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Palembang, Indah Kumala Dewi, Sigit Subiantoro, Indra Susanto dan Dyah Rachmawati, menuntut Armansyah dalam perkara tindak pidana kejahatan perbankan dengan pidana selama 10 tahun tahun penjara.

Raju menyampaikan, keterangan di muka media bisa menyesatkan dan menggiring isu negatif terhadap kliennya. Dalam pemberitaan tersebut, perbuatan terdakwa selaku Dirut BPR disebut mengakibatkan kerugian dengan total plafond Rp 3,8 miliar dilakukan dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian.

"Seperti sudah diungkap dalam fakta persidangan, sejauh ini BPR tidak ada rugi. Dasar nya apa? BPR merugi? BPR tidak ada rugi dan juga hingga saat ini BPR tidak dikenakan sanksi pengawasan khusus oleh OJK,” kata Raju.

Dalam kredit ini, kata Raju, adanya agunan yang nilainya diatas nilai kredit yang dilakukan oleh appraisal independen atau Kantor Jasa Penilai Publik ( KJPP). Agunan saat ini sudah dikuasai oleh Bank dan sudah dibebani Hak Tanggungan (HT). 

Raju kemudian juga menjelaskan, Nilai Plafon Kredit Rp. 3.800.000.000 dan Nilai Agunan Rp. 4.300.000.000 sementara sisa terhadap Plafon Kredit Nilai Agunan Rp. 500.000.000.

"Kemudian kredit sudah diangsur selama 7 bulan sehingga tersisa Rp. 3, 300,000,000,- artinya selisi lebih 1000.000.000. Adanya Agunan kredit yang nilainya berada di atas plafon kredit merupakan upaya untuk melaksanakan Prinsip Kehati-hatian. Sekali lagi saya tegaskan, Kredit macet tersebut mempunyai jaminan senila 4,3 M (appraisal independent ) dan diikat oleh  notaris ( fakta persidangan ) saat ini dikuasai BPR Palembang dan akan dilakukan pelelangan  dan BPR tidak rugi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Raju menyikapi pernyataan diberitakan media pada poin pertimbangan hal yang memberatkan dalam tuntutan JPU bahwa perbuatan terdakwa merusak kredibilitas dan citra baik bank, perbuatan terdakwa menyebabkan kredit macet PT BPR.

“Dalam hal apa terdakwa merusak kredibiltas BPR? Harus diketahui BPR  baru berusia 3 tahun, hingga saat ini tidak terjadi Rush (Penarikan dana Besar besaran oleh seluruh Nasabah) BPR  malah untung atas kerja Klien saya. BPR awalnya bermodal Cuma 6 Miliar saja, sehingga dalam kurun waktu 1 tahun BPR beropreasi  berhasil menuai aset Rp. 66 Miliar Lebih," papar Raju. 

Saat ini, kata Raju, kliennya akan menjalani hukuman atas tuntutan tersebut. Raju juga mempertanyakan perikemanusian dan peradaban hukum yang ada.

"Atas usul dan inisiasi Pak Arman, Pemkot Palembang saat ini memiliki BPR ini. Satu tahun ia tidak digaji dengan dan karena berkinginan yang kuat untuk mendirikan BPR Palembang. Soal kredit macet seluruh bank mengalami kredit macet dan tinggal lagi secure (aman) apa tidak nya kredit tersebut dan jaminan aman bahkan lebih," tutur Raju.

Raju mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyusun materi pledoi yang bakal dibacakan 3 Juni mendatang. 

"Jadi, tuntutan 10 tahun dan dengan denda itu terlalu berlebih lebihan dan sangat sangat zolim sangat jauh dari unsur peradilan yang berkeadilan dan juga jelas jelas hal ini Abuse Of Power dan pernyataan tersebut jelas jelas  penggiringan isu  yang menyesatkan publik," pungkasnya. (Hadi ST)

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait