Lantik Bupati dan Wakil Bupatu Supiori, Ini Pesan Mendagri

Lantik Bupati dan Wakil Bupatu Supiori, Ini Pesan Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Yan Imbab dan Nichodemus Ronsumbre sebagai Bupati dan Wakil Bupati Supiori di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Senin (31/5/2021). 

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Yan Imbab dan Nichodemus Ronsumbre sebagai Bupati dan Wakil Bupati Supiori di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Senin (31/5/2021). 

Mendagri mengatakan, Bupati dan Wakil Bupati Supiori yang memenangi Pilkada 2020 merupakan hasil pilihan masyarakat sekitar. Dengan demikian, mereka yang terpilih mendapat legitimasi yang kuat dari masyarakat. Pelantikan yang dilaksanakan di Kemendagri ini sah secara konstitusi, karena Gubernur maupun Wakil Gubernur Papua berhalangan untuk melantik mereka. Gubernur Papua sendiri saat ini tengah menjalani perawatan kesehatan. Pelantikan ini, kata Mendagri, dilakukan atas permintaan dan persetujuan dari Gubernur Papua. 

“Jadi proses ini, proses konstitusional,” terang Mendagri. 

Mendagri mengatakan, dukungan semua pihak akan sangat berarti bagi kepala daerah, untuk melaksanakan tugas dan mengemban amanahnya sampai akhir jabatan. 

"Untuk bisa melakukan pembangunan dan membuat terobosan-terobosan, maka situasi dan stabilitas keamanan menjadi kunci. Oleh karena itu, saya minta segera lakukan konsolidasi, rangkul semua pihak," kata Mendagri. 

Dalam pelantikan yang berlangsung Senin (31/5/2021) itu, Mendagri juga meminta agar Bupati/Wakil Bupati yang dilantik dapat menciptakan situasi dan mendukung agar proses demokrasi bisa berjalan sesuai aturan dengan melakukan konsolidasi dengan Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, maupun masyarakat pada umumnya. 

"Rangkul semua pihak agar situasi keamanan bisa berjalan dengan lancar," pesanannya. 

Dikatakan Mendagri, keamanan merupakan kata kunci penting yang tak bisa dilepaskan dari keberhasilan suatu pembangunan. Untuk dapat melakukan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat, suatu daerah harus memiliki stabilitas politik dan keamanan. 

"Pelayanan publik tidak boleh tergantung dengan situasi apapun juga," tandasnya. 

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait