Mendagri Ingatkan 5 Prioritas Pembangunan 2019-2024 Pada Pasangan Bupati dan Walikota Terpilih 2020

Mendagri Ingatkan 5 Prioritas Pembangunan 2019-2024 Pada Pasangan Bupati dan Walikota Terpilih 2020

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan 5 prioritas pembangunan Tahun 2019-2024, kepada pasangan bupati maupun wali kota hasil Pilkada Serentak 2020. Hal ini disampaikan Mendagri saat membuka kegiatan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali kota Tahun 2021, yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri secara virtual, Senin (7/6/2021). 

“Bapak Presiden sudah menerjemahkan ke dalam RPJMN mengenai lima prioritas ini, dan ini menjadi pegangan bagi semua daerah ketika akan membuat perencanaan baik di tingkat menengah RPJMD, maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” ujarnya.

Prioritas itu meliputi pembangunan sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, menyederhanakan regulasi, mereformasi birokrasi, serta mentransformasi ekonomi. Kelima prioritas itu merupakan visi dan misi dari Presiden Joko Widodo. 

"Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah dengan mengacu pada 5 program prioritas tersebut. Misalnya di bidang pengembangan SDM, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan sebanyak 10 persen. Selain itu, penting pula membuat program terkait penanganan stunting. Di bidang infrastruktur, pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota dapat mensinergikan pembangunan infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Dalam melakukan pembangunan terutama menyediakan lapangan kerja tidak bisa hanya mengandalkan APBN maupun APBD. Langkah ini membutuhkan peran swasta baik dalam negeri maupun luar negeri dengan cara berinvestasi," paparnya. 

Dalam memangkas alur birokrasi terutama dalam pelayanan publik termasuk perizinan, Mendagri menjelaskan pemerintah juga melakukan upaya penyederhanaan melalui reformasi birokrasi.  

"Terakhir terkait dengan transformasi ekonomi yang arahnya tak hanya mengandalkan sumber daya alam, tetapi juga membangun sektor industri manufaktur, maupun jasa modern berbasis teknologi informasi," imbuhnya. 

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait