Mendagri Tegaskan Realisasi APBD Tak Dikebut di Akhir Tahun

Mendagri Tegaskan Realisasi APBD Tak Dikebut di Akhir Tahun

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta para Bupati/Walikota menjalankan program pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Hal ini disampaikan Mendagri saat membuka kegiatan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Tahun 2021, yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri secara virtual, Senin (7/6/2021). 

“Yang kita bisa lakukan adalah kita bisa mengontrol pandemi Covid-19, untuk bisa mengendalikan, maka saya sudah sampaikan dalam berbagai kesempatan ada 4 indikator (pengendalian),” kata Mendagri.

Kepala daerah juga diminta untuk aktif secara langsung maupun melalui Dinas Kesehatan untuk mengecek tren angka kasus harian beserta presentase empat indikator pengendalian yang diharapkan menjadi pedoman kepala daerah dalam mengontrol kasus penularan Covid-19 di wilayahnya. 

“Nah 4 angka ini hendaknya menjadi pegangan Bapak/Ibu sekalian tiap pagi, upayakan angka-angka kasus positif ini trennya menurun, kesembuhan meningkat, angka kematian makin menurun, tempat tidur/BOR itu di bawah 50%, itu artinya terkendali,” imbuhnya.

Mendagri juga menegaskan tentang pengendalian ekonomi sebagai dampak dari Covid-19. Dengan pengendalian ekonomi, diharapkan dapat meningkatkan uang yang beredar di masyarakat sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menguat. 

“Pemulihan ekonomi menjadi salah satu target utama kita, kita perlu untuk (melakukan) pemulihan ekonomi, supaya masyarakat juga dapat survive, kalau ekonomi berjalan otomatis pendapatan PAD juga bisa meningkat dan kembali normal,” imbuhnya.

Pemulihan ekonomi dilakukan di antaranya melalui belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah disebutnya sebagai tulang punggung utama di tengah situasi ekonomi yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19.  Mendagri juga meminta realisasi APBD tak dieksekusi pada akhir tahun anggaran sehingga menghambat pemulihan ekonomi secara nasional. 

“Tolong rekan-rekan kepala daerah, belanjakan dan tolong juga lihat betul belanja yang bermanfaat kepada yang bisa mendukung/mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah maupun kontribusi untuk ke pusat itu adalah porsi belanja modal,” tegasnya.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait