Perkembangan Kasus Aktif Covid-19 Dinilai Relatif Terkendali, Satgas Tetap Optimalkan Fungsi Posko PPKM Mikro

Perkembangan Kasus Aktif Covid-19 Dinilai Relatif Terkendali, Satgas Tetap Optimalkan Fungsi Posko PPKM Mikro

Keterangan pers penanganan Covid-19 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (7/6/2021).

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sebut perkembangan konfirmasi kasus harian dan kasus aktif Covid-19 secara nasional hingga saat ini masih terkendali. Hal ini disampaikannya kepada media bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BNPB Ganip Warsito di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (7/6/2021).

"Secara umum, perkembangan konfirmasi harian dan kasus aktif masih terkendali dan berterima kasih kepada jajaran TNI-Polri bahwa penyekatan selama Lebaran dan pascaLebaran telah berjalan dengan optimal," ujarnya.

Airlangga memaparkan, sejumlah parameter penanganan Covid-19 di Indonesia juga masih lebih baik dari rata-rata dunia. Tingkat kasus aktif per 6 Juni sebesar 5,3 persen masih lebih baik dari kasus aktif global yang mencapai 7,5 persen.

"Kesembuhan 91,9 persen, lebih baik dari global yang 90,3 persen. Kematian memang masih tinggi dari global, yaitu 2,8 (persen) dibanding 2,1 (persen)," lanjutnya.

Selain itu, jumlah kasus mingguan per satu juta penduduk di Indonesia yang berada pada angka 147 kasus per satu juta penduduk juga masih relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain. Misalnya, Malaysia yang berada pada 1.607 kasus per satu juta penduduk, India 662 kasus per satu juta penduduk, dan Prancis 731 kasus per satu juta penduduk.

Dari seluruh kasus aktif nasional, 65 persennya merupakan kontribusi dari lima provinsi, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Papua, dan Riau. Pulau Jawa sendiri berkontribusi 52,4 persen pada kasus aktif nasional.

Ketua Satgas Covid-19, Ganip Warsito, dalam kesempatan yang sama menyampaikan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 akan terus fokus pada pembenahan dan perbaikan manajemen di lapangan mulai dari hulu hingga ke hilir dalam kerangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di daerah. Fungsi posko PPKM mikro akan diberdayakan, terutama dalam empat hal yaitu pencegahan, penindakan atau penanganan, pembinaan, dan dukungan.

"Belajar dari pengalaman Kudus dan lima kabupaten di sekitarnya, ada kelemahan di tingkat ini. Oleh karenanya, fungsi posko PPKM mikro ini akan terus kita berdayakan, kita optimalkan, paling tidak untuk melakukan tugasnya memonitor dan mengevaluasi data kasus daerah dan menyusun strategi penanganannya," jelas Ganip.

Selain itu, Ganip menjelaskan bahwa satgas juga akan terus meningkatkan jumlah pemeriksaan, penelusuran, serta pendisiplinan protokol kesehatan. Pihaknya pun mengimbau kepada pemerintah daerah untuk terus memantau dan mengevaluasi ketersedian tempat tidur dan sumber daya rumah sakit sebagai antisipasi apabila terjadi lonjakan kasus Covid-19 di daerah.

"Selaku kepala satgas akan fokus di lapangan, di mana daerah yang nanti (tingkat) BOR meningkat kita akan intervensi, berkoordinasi dengan kementerian terkait, TNI, Polri, dan pemerintah daerah," ungkapnya.

Ganip memaparkan sejumlah strategi yang akan dilakukan oleh Satgas Penanganan Covid-19 dalam mengendalikan kasus Covid-19 yaitu melakukan pendampingan dari tingkat mikro, penambahan personil untuk penegakan disiplin dan tenaga kesehatan, serta mengefektifkan kolaborasi pentahelix terutama dengan tokoh masyarakat dan adat untuk edukasi dan sosialisasi disiplin protokol kesehatan. 

"Kemenkes, BNPB, dan kementerian terkait akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam rangka menekan lonjakan Covid-19," ujarnya.

Satgas juga akan tetap melakukan pembatasan-pembatasan terhadap pemeriksaan pekerja migran Indonesia dan juga orang asing yang masuk ke Indonesia. Ganip menegaskan bahwa pihaknya akan tegas terkait prosedur tersebut.

"Jadi entry test akan kita lakukan, kemudian karantina lima hari tetap kita lakukan, lalu exit test kita kerjakan pada lima hari berikutnya. Khusus untuk India, kita akan perketat lagi menjadi 14 hari, baru dilakukan exit test, untuk memastikan yang bersangkutan positif atau negatif," tandasnya.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait