Pakar Hukum Sambut Positif Pasal Penghinaan Presiden Asal Tak Multitafsir

Pakar Hukum Sambut Positif Pasal Penghinaan Presiden Asal Tak Multitafsir

Ilustrasi (internet)

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad sambut positif pasal penghinaan presiden yang dimasukkan dalam R-KUHP. Hal ini disampaikan Suparji dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/6/2021). 

Menurut Suparji, dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak boleh terjadi penghinaan. Namun, ia juga mengaris bawahi bahwa pasal ini harus jelas dan tidak 'abu-abu' ataupun multitafsir.

"Pasal tersebut harus jelas, tidak “abu-abu” tidak multitafsir dan memenuhi prinisp lex scripta, lex certa, lex stricta dan lex praevia. Lex scripta artinya hukum pidana tersebut harus tertulis," ungkapnya. 

Lex certa artinya rumusan delik pidana itu harus jelas. Lex stricta artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi, dan lex Praevia yang aritnya hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut.

"Rumusan pasal dalam hukum harus jelas dan tegas, tidak boleh ada yang bias atau multitafsir yang justru akan memunculkan masalah baru," tutur Suparji.

Suparji juga sependapat jika penghinaan presiden menjadi delik aduan absolut. Karena, jika menjadi delik umum akan rawan terjadi penafsiran hukum yang cenderung subjektif.

"Kalau delik aduan artinya penghinaan harus dilaporkan oleh presiden sendiri atau pihak yang mendapat kuasa dari Presiden. Simpatisan atau pendukung tidak bisa secara serta merta melaporkan jika ada dugaan penghinaan presiden, tetapi  harus mendapat kuasa dari Presiden. Jangan sampai ada pengaduan warga Negara hanya karena perbedaan pendapat. Pemahaman filosofis, yuridis dan sosiologis terhadap apa itu penghinaan, hate speech dan kritik sangat diperlukan," ucapnya.

Suparji juga mengingatkan agar masyarakat memberikan kritik yang membangun dan rasional, serta tidak menggunakan ujaran kebencian dalam menyampaikan kritikan tersebut.

"Sampaikan kritik secara rasional, konstruktif, dengan elegan dan data yang jelas. Bukan hanya dengan emosional, maki-maki atau penghinaan," pungkas Suparji.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait