AKAR: Sekolah Harus Merdeka Memberikan Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup

AKAR: Sekolah Harus Merdeka Memberikan Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup

Logo Akademi Rakyat (AKAR).

BUKAMATA.CO, PEKANBARU - Lembaga Pendidikan Masyarakat, Akademi Rakyat (AKAR) dan Jaringan Kedaulatan Rakyat (Jangkar) merespon pernyataan dari Ketua GAPKI Riau, Jatmiko K Santosa dan Ketua DPP Forum Mahasiswa Sawit Indonesia (Formasi), Amir Arifin Harahap tentang materi soal ujian sekolah dasar yang diduga membuat kampanye negatif tentang sawit.

Melalui keterangan tertulisnya, Rabu (9/6/2021), Kordinator Umum Jangkar, Hadi Tambusai mengatakan, tidak ada pernyataan yang salah dalam soal ujian yang dimaksud. 

“Mereka harusnya sadar bahwa tidak ada yang salah dari soal ujian tersebut, karena industri sawit selain membawa dampak positif tentunya banyak juga dampak negatif yang ditimbulkan, jangan menjual peningkatan kesejahteraan dan ekonomi saja, masih ada masyarakat yang tanahnya dirampas sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup dari hasil alam,” ungkapnya.

Hadi menyinggung tentang demoralisasi yang menurutnya terjadi karena proses pembelajaran cenderung mengajarkan pendidikan moral dan budi pekerti sebatas teks dan kurang mempersiapkan siswa untuk menyikapi dan menghadapi kehidupan yang kontradiktif.

"Pendidikan lah yang sesungguhnya paling besar memberikan kontribusi terhadap situasi ini. Sangat penting peningkatkan wawasan dan kesadaran generasi muda dan melibatkan mereka secara aktif dalam isu-isu lingkungan hidup,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Ahlul Fadli, staf kajian pengembangan, Akademi Rakyat menambahkan, sekolah harus merdeka dalam memberikan pembelajaran kepada siswa terutama Pendidikan Lingkungan Lidup (PLH).

Hal ini diperkuat dengan adanya kesepakatan antara Menteri Pendidikan dengan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan pada 3 Juni tahun 2005 serta konsep mereka belajar. Bahwa guru berperan dalam pengembangan pola pikir siswa, mereka memiliki fokus pada kemampuan kognitif siswa. 

“Artinya, dalam konsep merdeka belajar, siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik,” ujarnya.

Menurut Ahlul Fadli, pendidikan lingkungan hidup harus sampai hingga tingkat masyarakat, agar mereka juga dapat meningkatkan kepeduliaannya terhadap lingkungan. Isu lingkungan di Provinsi Riau khususnya Kabupeten Kampar, ungkapnya, sudah menjadi konsumsi publik, mulai dari kebakaran hutan, pembalakan kayu, penjualan satwa, alih fungsi lahan dan korupsi sektor kehutanan. 

“Harusnya mahasiswa melakukan tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian pada masyarakat dengan melakukan Pendidikan lingkungan,” tutupnya.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait