Sebut Tak Cerminkan Keterwakilan Umat Kristen, Ormas Kristen se Riau Tolak Perwakilan Kristen di FKUB Riau

Sebut Tak Cerminkan Keterwakilan Umat Kristen, Ormas Kristen se Riau Tolak Perwakilan Kristen di FKUB Riau

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kristen se Riau menolak perwakilan umat kristen yang disebut hasil rapat Pembentukan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Riau, Selasa (8/6/2021). 

BUKAMATA.CO, PEKANBARU - Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kristen se Riau menolak perwakilan umat kristen yang disebut hasil rapat Pembentukan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Riau, Selasa (8/6/2021). 

Ketua Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Provinsi Riau, Raya Desmawanto, Rabu (09/06/21) mengatakan, Penolakan tersebut didasari karena tidak mencerminkan keterwakilan umat Kristen di Riau khususnya keterwakilan Ormas Kristen. Dimana, dalam Peraturan Bersama (Perber) 2 Menteri Nomor 8/9/2006, pengurus FKUB merupakan representasi tokoh agama dan ormas keagamaan.

"Nama yang beredar hanya berasal dari satu organisasi kristen yaitu PGI. Padahal, ada 5 ormas lain yang eksis dan sudah berdiri puluhan tahun yang lalu. Sebelumnya, 5 Ormas Kristen sejak Januari 2021 sudah mengirimkan secara tertulis Rekomendasi utusan Ormas 1 orang kepada Gubernur Riau untuk duduk di FKUB Riau. Rekomendasi sudah dipikirkan matang-matang sebelum diserahkan langsung kepada Gubernur," kata Raya.

Rekomendasi itu, ungkap Raya, telah diusulkan oleh GMKI Wilayah Riau, DPD Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Riau, DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Riau, Perkumpulan Senior (PS) GMKI Riau dan DPD Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Riau.

Pengurus Pusat GMKI (Koordinator  Wilayah XIII  GMKI Riau, Sumbar,Kepri), Hermanto Sinaga pada kesempatan yang sama menyebutkan, Gubernur dan Wakil Gubernur tak mencerminkan Kepemimpinan yang aspiratif demi Persatuan dan Kesatuan.

"Buktinya, 6 bulan usulan tersebut tidak digubris. Ini catatan Ormas-Ormas Kristen secara Nasional. Dan kita harapkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama menyikapi pola kepemimpinan ini," tegasnya.

Wakil Sekretaris DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Riau, Manuhar Silaen mengungkapkan, Gubernur sebaiknya tidak memilih orang yang dikenal kerap menebar narasi kebencian. Ia juga menyebut bahwa sikap Gubernur dan Wakil Gubernur ini, sebagai contoh tidak baik.

"Keputusan ini, sangat menyakiti Ormas-Ormas Kristen juga jauh dari harapan umat Kristen yang ingin hidup rukun. Gubernur jangan memilih orang yang dikenal suka menebar narasi kebencian yang tidak menularkan nilai-nilai Kerukunan. Sejak awal, kami menolak wakil umat Kristen yang suka menebar kebencian, permusuhan apalagi terhadap agama lain. Pola Gubernur dan Wakil Gubernur dalam membuat kebijakan ini contoh tak baik. Tanpa dialog, tanpa diskusi, aspirasi tidak digubris. Seluruh Ormas-Ormas Kristen akan melakukan konsolidasi sampai ke akar rumput dampak sikap Gubernur ini. Ratusan Gereja di Riau tak berizin, apakah PGI yang berperan menggalang dialog-dialog lintas agama?," kata Manuhar.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI), Winton Parapat SP menambahkan, Gubernur mustinya dapat bersikap bijaksana dalam menyikapi kondisi ini dan membatalkan perwakilan PGI.

"Spirit FKUB ini untuk menguatkan Kerukunan bukan membuat Konflik baru. Kami berharap Gubernur bijaksana, meninjau ulang dan menampung kembali usulan-usulan Ormas Kristen. Bukan hanya PGI aja," ucap Winton.

Wakil Ketua DPD GAMKI Riau, Dedi Lubis menyampaikan, pihaknya meminta Gubernur Riau segera membatalkan keputusan terkait perwakilan Ormas Kristen tersebut.

"Kami dari GAMKI jelas. Rekomendasi ini sudah mendapatkan persetujuan dan dukungan dari DPP GAMKI. Segera batalkam Wakil Kristen tersebut dan jangan membuat kegaduhan baru. Riau ini sudah gaduh. Demo korupsi tiap hari, urusan Penanganan Covid-19 amburadul, jangan ditambah lagi umat Kristen di pecah belah. Kami akan bersikap untik menentukan aksi lanjutan jika aspirasi ini tidak ditampung. 6 bulan usulan Ormas tak digubris sungguh keterlaluan," ujarnya.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait