Hendardi: Pemanggilan Komnas HAM Terhadap Pimpinan KPK Terkesan Mengada-ada

Hendardi: Pemanggilan Komnas HAM Terhadap Pimpinan KPK Terkesan Mengada-ada

Ilustrasi (internet)

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Hendardi sebut pemanggilan Komnas HAM terhadap pimpinan KPK dan BKN tidak tepat tetapi juga berkesan mengada-ada. Kepada bukamata.co, Kamis (10/6/2021), Hendardi menyampaikan, hal ini karena pemanggilan tersebut terkesan hanya ikut-ikutan.

"Pemanggilan yang dilakukan Komnas HAM terhadap pimpinan KPK dan BKN bukan saja tidak tepat tetapi juga berkesan mengada-ada karena seperti hanya terpancing irama genderang yg ditabuh 51 pegawai KPK yg tidak lulus TWK (jumlahnya kurang dari 5,4 % pegawai KPK)," ujarnya.

Menurut Hendardi, Test Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan KPK melalui BKN dan beberapa instansi profesional terkait adalah urusan administrasi negara yang masuk dalam lingkup hukum tata negara (HTN). 

"Dan hal ini merupakan perintah UU dalam rangka alih tugas pegawai KPK menjadi ASN. Jika ada penilaian miring atas hasil TWK ini mestinya diselesaikan melalui hukum administrasi negara, bukan wilayah hukum HAM, apalagi pidana," ungkapnya.

Sehingga, Hendardi menilai pemanggilan Komnas HAM terhadap pimpinan KPK dan BKN ingin mengesankan seolah ada aspek pelanggaran HAM yang terjadi.

"Semestinya Komnas HAM meneliti dan menjelaskan dahulu ruang lingkup dan materi dimana ada dugaan pelanggaran HAM yg terjadi sebelum memanggil pimpinan KPK dan BKN," imbuhnya.

Hendardi mengingatkan, bahwa dalam konteks seleksi ASN memang bisa saja pelanggaran terjadi misalnya  seseorang tidak diluluskan (dicurangi/diskriminasi) atau karena  tidak dipenuhi hak-haknya ketika diberhentikan dari pekerjaannya (pelanggaran HAM). Tapi tentu harus dibuktikan dengan data yang valid.

"Sudah waktunya polemik dan manuver politik pihak yg tidak lulus TWK ini dihentikan karena tidak produktif dan tersedia mekanisme hukum PTUN untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Demikian pula seyogyanya lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dll. tidak mudah terjebak untuk terseret dalam kasus yang kendati cepat populer tapi bukan merupakan bagian mandatnya dan membuang-buang waktu," pungkasnya.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait