PRIMA Kecam Rencana Kenaikan Tarif PPN dan Pengenaan Pajak Pendidikan dan Sembako

PRIMA Kecam Rencana Kenaikan Tarif PPN dan Pengenaan Pajak Pendidikan dan Sembako

Juru Bicara DPP PRIMA Farhan Abdillah Dalimunthe.

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) sampaikan kecaman keras terhadap rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 12 persen, mengenakan pajak pada jasa pendidikan, serta opsi mengenakan pajak sembako. Hal ini disampaikan Juru Bicara DPP PRIMA Farhan Abdillah Dalimunthe kepada bukamata.co, Jumat (11/6/2021).

Menurutnya, rencana ini akan semakin membuat sistem perpajakan tidak adil. Lantaran, daya beli rakyat biasa yang jumlahnya mayoritas akan semakin tertekan karena sebagian pendapatan masyarakat biasa adalah untuk membeli sembako.

"Ditengah masyarakat yang sedang mengharapkan keadilan dan kesejahteraan, pemerintah justru mengampuni orang-orang kaya dengan Tax Amnesty dan memajaki rakyat kecil. Ini sangat tidak adil!," ujarnya.

Farhan juga menambahkan,  orang-orang kaya terus menerus dimanja, seperti penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil dan rumah mewah, penghapusan pajak kapal mewah, serta mendapatkan pengampunan pajak (Tax Amnesty) Jilid II. 

"Ekonomi sedang berat, jangan bebankan ke rakyat kecil!" cetusnya.

Farhan menyampaikan, partainya mendesak pemerintah untuk mengubah skema perpajakan agar lebih berkeadilan dalam menjawab tantangan ekonomi saat ini.

"Kalau pemerintah ingin menstimulus ekonomi maka yang seharusnya dilakukan adalah menaikkan pajak yang lebih besar untuk orang-orang kaya dan memberikan pengampunan pajak untuk rakyat kecil," ucap Farhan.

Farhan juga menjelaskan, berdasarkan data BPS, jumlah orang miskin Indonesia adalah 27,5 juta orang atau 10,19 persen (GKM Rp. 458 ribu/bulan). Sementara 52 persen penduduk Indonesia pengeluarannya masih kurang dari Rp. 25 ribu.

"Kita bisa menaikkan pajak penghasilan terhadap orang kaya dan orang super kaya dengan mengubah tarif PPh perorangan untuk kategori pendapatan di atas Rp. 1,5 milyar per tahun menjadi 45 persen. Sedangkan orang-orang di level terbawah seperti buruh tidak dikenai pajak agar lebih berkeadilan," paparnya.

Dalam aturan sebelumnya, sembako atau jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat tidak dikenakan PPN. Namun, dalam aturan baru tersebut sembako tak lagi dimasukkan ke dalam objek yang PPN-nya dikecualikan. Barang tersebut meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan dan gula konsumsi. Selain itu, ada 11 jenis layanan yang akan dikenakan PPN seperti jasa Pendidikan, jasa pelayanan kesehatan medis dan jasa pelayanan sosial.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait