PKS Minta Pemerintah Evaluiasi Kebijakan Ekonomi

PKS Minta Pemerintah Evaluiasi Kebijakan Ekonomi

Ilustrasi (internet)

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta minta pemerintah evaluasi kebijakan ekonomi akibat dari kenaikan utang terus menerus, yang mengakibatkan berbagai kebijakan kenaikan pajak naik sementara pertumbuhan ekonomi negatif. Demikian disampaikan Sukamta kepada bukamata.co, Kamis (17/6/2021).

"Utang pemerintah terus meningkat secara jumlah dan ratio terhadap PDB. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19. Bahkan utang menjadi sumber utama pembiayaan pemerintah ketika pandemi Covid-19," papar Sukamta.

Sukamta menambahkan, pemerintah saat ini minim inovasi dalam mencari sumber pembiayaan negara.

"Porsi utang yang sudah di atas 30% dan tingkat imbal hasil/bunga yang tidak efisien dan memberatkan. Bahkan dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN. Jumlah utang yang terus membesar pada akhirnya rakyat Indonesia yang harus menanggung beban dengan kenaikan dan penambahan jenis pajak. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak memiliki inovasi kebijakan fiskal," ungkapnya.

Sukamta juga menyoroti  kenaikan utang dan jumlahnya yang besar ternyata tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia juga memaparkan, menurut data Menteri Keuangan, utang pemerintah per akhir April 2021 telah mencapai Rp 6.527,29 triliun. Utang melonjak 26% atau Rp 1.355 triliun dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp 5.172,48 triliun. Akibatnya rasio utang pemerintah pun mencapai 41,18% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Ekonomi Indonesia pada kuartal I-2021 masih resesi, hanya tumbuh negatif 0,74% padahal anggaran pemulihan ekonomi sangat besar.  Realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 hingga 21 Mei 2021 sebesar Rp183,98 triliun, atau sebesar 26,3 persen dari total pagu anggaran Rp699 triliun," kata Sukamta.

Sukamta juga menilai rencana pemerintah memajaki sembako membuat rakyat merasa semakin diperas oleh negara. Berbagai sektor dan aktivitas masyarakat kini dipajaki. 

"Namun pada sisi lain, ketika pajak bertambah namun tidak terjadi peningkatan kesejahteraan dan tidak tersedianya lapangan kerja dari beragam proyek pemerintah. Alhasil rakyat merasa ada ketimpangan ekonomi luar biasa," imbuhnya.

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait